JAKARTA. Badan Koordinasi Penanaman Modal(BKPM) meminta proyek pemerintah dalam skema public private partnership (PPP) harus siap ditawarkan atau ready to over. Sehingga, menjanjikan dan investor tertarik untuk menggarapnya.

Menurut Kepala BKPM, Gita Irawan Wirjawan, ready to over maksudnya proyek dalam PPP itu harus riil dan bisa berjalan lancar dari sisi upaya pembebasan tanah, keuntungannya, serta peluang pendanaan yang memungkinkan untuk mendapatkan pinjaman dengan jumlah tertentu.

Oleh sebab itu, kata Gita, BKPM harus menentukan proyek ready to over itu bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, serta Kementerian sektoral. "Harus duduk bersama, kalau sudah sepakat baru kita masukan," ujarnya di Istana Negara, Jumat (30/7).

Pendapatan Melesat & Beban Turun, Profitabilitas GOTO Membaik di Q2-2025

Setelah semua menilai dan sepakat suatu proyek itu ready to over, maka BKPM akan menawarkannya kepada investor. "Kita melakukan sounding dengan kawan-kawan di komunitas internasional dan domestik," katanya.

Sekadar informasi, BKPM berperan sebagai front office atau marketing untuk proyek PPP. Sedangkan Kementerian lainnya sebagai back office. Maksudnya, menyiapkan dan memfasilitasi persiapan proyek serta mengidentifikasi proyek karena harus disesuaikan dengan prioritas kebutuhan serta lokasinya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News