BKPM Menawarkan 81 Proyek Investasi Senilai Rp 239 Triliun ke Pengusaha China



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menawarkan 81 proyek investasi dengan akumulasi senilai Rp 239 triliun di hadapan 27 perusahaan China.

"Melalui peta peluang investasi ready to offer yang tersebar di seluruh Indonesia, saat ini ada 81 proyek investasi yang siap ditawarkan," kata Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno dalam acara seminar promosi Indonesia-China di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Selasa (14/5).

Riyatno menerangkan, ada berbagai sektor investasi yang ditawarkan pemerintah mulai dari industri manufaktur, infrastruktur, pangan, pertanian, pariwisata, kawasan industri, dan energi terbarukan.


Baca Juga: Nilai Investasi China di Indonesia Capai US$ 30,2 Miliar Sejak 5 Tahun Terakhir

Riyatno juga menerangkan bahwa Indonesia memiliki potensi investasi untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, meliputi infrastruktur dan sarana pendukung, pengembangan kawasan komersial serta berbagai industri pendukung termasuk agro industri.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengungkapkan rencana Indonesia mengembangkan investasi sektor pariwisata. 

Riyatno menjelaskan saat ini, pemerintah ingin menciptakan kawasan Bali Baru, yaitu di Danau Toba, Mandalika, Likupang, Borobudur, dan Labuan Bajo.

Ia menyampaikan, seluruh proyek tersebut tertuang dalam peta peluang investasi Indonesia yang bisa diakses melalui regionalinvestment.bkpm.go.id.

Baca Juga: Bahlil Menegaskan Komitmen Indonesia Soal Hilirisasi di Depan Investor Australia

Riyatno menegaskan, untuk mendorong realisasi investasi di Indonesia, Kementerian Investasi tidak hanya memberikan pengawalan rencana investasi di tahap awal saja tapi juga memberikan layanan berinvestasi end to end.

"Kementerian investasi siap membantu dan mengawal minat investasi mulai dari tahap penjajakan rencana investasi, memberikan layanan konsultasi dan fasilitasi perizinan, menjembatani komunikasi dengan pihak terkait, baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hingga akhirnya investasinya terealisasi," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi