Blokir Pengiriman Minyak Korut, AS dan Korsel Bentuk Satgas Baru

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Amerika Serikat dan Korea Selatan pekan ini meluncurkan satuan tugas (satgas) baru yang bertujuan mencegah Korea Utara mendapatkan minyak ilegal.

Langkah ini dilakukan ketika terjadi kebuntuan di Dewan Keamanan PBB sehingga memicu keraguan mengenai masa depan sanksi internasional.

Mengutip Reuters, pertemuan pertama Enhanced Disruption Task Force (EDTF) diadakan di Washington pada hari Selasa (26/3/2024).

Menurut kementerian luar negeri Korea Selatan dalam sebuah pernyataan, pertemuan tersebut melibatkan lebih dari 30 pejabat dari kementerian dan lembaga yang membidangi diplomasi, intelijen, sanksi, dan larangan maritim.

Kedua belah pihak menyatakan keprihatinan atas kemungkinan Rusia menyediakan minyak olahan ke Korea Utara, dan membahas cara-cara untuk menangguhkan kerja sama ilegal antara Moskow dan Pyongyang, tambah pernyataan itu.

“Minyak merupakan sumber daya penting bagi pengembangan nuklir dan rudal serta postur militer Korea Utara,” kata pernyataan itu.

Berdasarkan pembatasan DK PBB yang diberlakukan atas program senjata nuklir dan rudal Korea Utara, Pyongyang dibatasi untuk mengimpor 4 juta barel minyak mentah dan 500.000 barel produk olahan per tahun.

Menurut seorang diplomat PBB kepada Reuters pekan lalu, ada kemungkinan besar Rusia akan memveto resolusi PBB yang menyerukan kelanjutan mandat panel ahli yang memantau sanksi terhadap Korea Utara.

Panel ahli PBB yang memantau penerapan sanksi mengatakan bulan ini bahwa kapal tanker berbendera Korea Utara mungkin telah mengirimkan lebih dari 1,5 juta barel produk minyak sulingan antara 1 Januari dan 15 September tahun lalu.

Amerika Serikat dan Korea Selatan mengatakan, Korea Utara telah memasok senjata ke Rusia untuk digunakan di Ukraina. Rusia dan Korea Utara telah membantah hal ini meskipun mereka berjanji untuk memperkuat kerja sama militer.

Citra satelit komersial menunjukkan kapal tanker minyak Korea Utara, termasuk beberapa kapal yang terkena sanksi, telah mengunjungi pelabuhan Rusia dalam beberapa pekan terakhir.

Terkait hal tersebut, Departemen Luar Negeri AS menegaskan, gugus tugas AS-Korea Selatan sedang mempertimbangkan tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengganggu jaringan pengadaan minyak olahan Korea Utara, termasuk mengungkap aktivitas penghindaran sanksi, menetapkan sanksi sepihak, dan melibatkan sektor swasta dan pihak ketiga di seluruh wilayah yang secara sadar atau tidak sengaja memfasilitasi pengiriman minyak.

Di masa depan, gugus tugas tersebut dapat menargetkan area penghindaran sanksi lainnya, termasuk penjualan batu bara, kata departemen tersebut dalam sebuah pernyataan.