JAKARTA. Kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akan banyak membantu kenaikan daya beli masyarakat. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) dari pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2005 menunjukkan, dari bantuan yang diberikan pemerintah sebanyak 60% untuk membayar utang.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Wynandin Imawan mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi BPS dalam penyaluran BLT pada 2005, memperlihatkan sebagian besar dana BLT digunakan bukan untuk konsumsi. "Jadi yang betul-betul dibelanjakan cuma 40%," katanya, Senin (1/7).

Oleh karena itu, Wynandin berpendapat, dana-dana kompensasi seperti BLSM atau BLT yang tujuannya untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat, tidak akan berpengaruh banyak.

Sekadar catatan tahun ini pemerintah menyalurkan BLSM kepada 15,5 juta keluarga miskin. BPS menilai jumlah tak memadai jika melihat jumlah penduduk miskin yang hingga Maret 2013 yang mencapai 28,07 juta orang.

Apakah ini berarti jumlah penduduk miskin akan melonjak dengan adanya kebijakan kenaikan harga BBM subsidi? Wyanandin pilih tidak banyak memberikan komentar soal isu ini. Dia hanya menjawab dengan diplomatis bahwa angka kemiskinan per Maret 2013 berdasarkan basis garis kemiskinan Maret 2013 sebesar Rp 271.626 per bulan.

Nah garis kemiskinan ini  73,5% diantaranya ditopang oleh harga bahan makanan. Bisa kita bayangkan kalau harga pangan sepanjang Januari–Juni 2013 yang sudah naik sekitar 7,19%

Selain itu BPS memprediksi BLSM hanya akan bisa menahan penurunan daya beli sebesar 13,8%. Perhitungan itu berdasarkan asumsi BLSM sebesar Rp 150.000 selama 4 bulan atau Rp 37.500 per bulan untuk 4 anggota rumah tangga sasaran (RTS). "Nah, kalau inflasi melebihi 13,8% maka kemiskinan akan bertambah," katanya. Karena itulah ia berharap pemerintah melaksanakan program bantuan sosial yang lain lebih tepat sasaran.

Meski begitu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin berharap, program-program bantuan sosial itu diharapkan mampu meredam efek kenaikan BBM subsidi. "Ada berbagai program yang sifatnya panjang. Tidak hanya BLSM yang empat bulan, tapi juga ada pembangunan infrastruktur dasar," katanya.

Berbagai program sosial itu, menurut Suryamin menjadi ujung tombak pemerintah untuk menjaga angka kemiskinan tidak melonjak tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa