KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap keberadaan sekitar 2.000 alat operasional utama (aloptama) sensor kegempaan menjadi salah satu kunci dalam memperkuat mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami di Indonesia.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, dari sekitar 2.000 sensor kegempaan yang dimiliki BMKG, sebanyak 175 sensor berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Keberadaan sensor tersebut membuat BMKG dapat mendeteksi aktivitas kegempaan secara lebih cepat sekaligus menyampaikan peringatan dini kepada masyarakat ketika terdapat potensi tsunami.

Baca Juga: Menteri PU: Jalan dan Jembatan Nasional di NTT Kembali Berfungsi Normal

“Karena kita sekarang memiliki 2.000 aloptama sensor terkait kegempaan, di mana 175 ada di provinsi ini, itu membuat kita dapat memberikan warning yang baik pada masyarakat,” ujar Faisal dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (26/8/2026).

Faisal mencontohkan kecepatan sistem peringatan dini saat gempa Flores terjadi. Menurutnya, BMKG mampu menyampaikan informasi mengenai potensi tsunami melalui berbagai kanal dalam waktu 2 menit 16 detik setelah gempa.

“Ketika terjadi gempa, maka kurang dari 3 menit kita harus menginformasikan dan menyampaikan potensi tsunami akan terjadi di mana. Jadi tepat 2 menit 16 detik, BMKG mengumumkan ke semua kanal, semua media,” katanya.

Menurut Faisal, kecepatan sistem peringatan dini tersebut menjadi faktor penting agar masyarakat memiliki waktu untuk melakukan tindakan penyelamatan sebelum tsunami terjadi.

Dalam laporan tersebut, Faisal menyebut tsunami sempat terjadi di sejumlah wilayah bagian utara Pulau Flores dengan ketinggian mencapai 2,5 meter.

Ia pun membandingkan kondisi tersebut dengan bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Flores pada 1992. Saat itu, gempa berkekuatan 7,8 magnitudo dengan kedalaman 32 kilometer menyebabkan korban jiwa mencapai sekitar 2.000 orang, terutama akibat tsunami.

“Ini merupakan hal yang baik dibanding dengan kejadian yang sama tahun 1992, 7,8 magnitude, kedalaman 32 kilometer, itu korbannya sampai 2.000 orang, khususnya karena tsunami,” jelas Faisal.

Selain memperkuat perangkat pemantauan, BMKG juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kondisi kegempaan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap potensi gempa susulan maupun tsunami.

Faisal mengatakan, tingginya kekhawatiran masyarakat sempat membuat sejumlah staf BMKG diminta bertahan di posko-posko pengungsian untuk memberikan rasa aman kepada warga.

Namun, seiring dengan kondisi yang mulai membaik, sebagian masyarakat mulai kembali ke rumah. BMKG tetap mengingatkan masyarakat untuk memastikan kondisi bangunan aman sebelum kembali menempatinya.

“Nah sekarang sudah mulai kembali ke rumah, rumahnya juga kondisinya satu lantai dan jarang-jarang. Ini kadang mengambil bantuan ke posko, tapi nanti kembali ke rumah jika kerusakannya ringan, tidak membahayakan,” ujar Faisal. 

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia akibat gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), mencapai 105 orang. Selain itu, sebanyak 1.678 orang mengalami luka-luka akibat bencana tersebut. 

Menurut Suharyanto, korban yang meninggal dunia akibat dampak langsung gempa tercatat sebanyak 48 orang. Sementara itu, terdapat tambahan 57 korban meninggal dunia berdasarkan hasil operasi pencarian dan pertolongan serta penanganan di fasilitas kesehatan. 

Tambahan korban tersebut, lanjut Suharyanto, terdiri dari sejumlah kelompok yang membutuhkan penanganan khusus, seperti korban trauma, lanjut usia, hingga anak-anak.

“Yang terkena gempa langsung korbannya itu 48 orang. Kemudian ada tambahan 57, ini ada datanya lengkap, memang hasil dari operasi SAR yang dilakukan oleh Basarnas, kemudian dirawat di fasilitas-fasilitas kesehatan yang tidak selamat, kemudian juga ada yang trauma, ada yang lansia, ada anak-anak,” jelasnya.   

Selain korban jiwa dan luka-luka, BNPB mencatat sebanyak 179.037 orang masih mengungsi. Tingginya jumlah pengungsi tidak hanya disebabkan oleh kerusakan bangunan, tetapi juga kekhawatiran masyarakat terhadap gempa susulan.

Baca Juga: Pemerintah Tunggu Pembaruan DTSEN Sebelum Batasi Pertalite Berdasarkan Desil

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News