KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Musim hujan 2026/2027 diperkirakan datang lebih lambat di sebagian besar wilayah Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim hujan akan mundur dari rata-rata klimatologis di 529 Zona Musim (ZOM) atau mencakup 61,08% wilayah Indonesia.

Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat serta Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang berpotensi berlangsung hingga akhir 2026.

Baca Juga: Uang Kertas Rp 100.000 Tanda Tangan Menkeu Purbaya Diburu Warga, Simak Pesan BI

Kombinasi kedua fenomena tersebut berisiko memperpanjang periode kekeringan dan mempersingkat durasi musim hujan.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, pemantauan pada akhir Agustus 2026 menunjukkan anomali suhu muka laut di wilayah Nino3.4 Samudra Pasifik mencapai +2,83.

Sementara indeks ENSO periode Juli-Agustus-September (JAS) berada di +2,63 yang mengindikasikan El Niño sangat kuat.

Di Samudra Hindia, indeks IOD pada Agustus tercatat +0,376 dan berpeluang berada dalam fase positif hingga akhir tahun.

“Kombinasi fenomena El Niño dan IOD yang terjadi bersamaan ini memperparah dan memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga musim hujan datang terlambat dan terjadi lebih singkat,” ujar Faisal dalam konferensi pers Prediksi Musim Hujan, Selasa (22/9/2026).

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan, awal musim hujan di Indonesia tidak terjadi secara serentak.

Sebanyak 185 ZOM atau 24,66% wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November 2026. Sementara 266 ZOM atau 17,31% wilayah baru memasuki musim hujan pada Desember 2026.

Jika dibandingkan dengan kondisi normal, hanya 11 ZOM atau 1,12% luas daratan Indonesia yang diprediksi mengalami musim hujan lebih cepat. Sebanyak 26 ZOM atau 2,15% wilayah diperkirakan memasuki musim hujan sesuai normal.

Baca Juga: Sertifikasi Halal Wajib Per Oktober 2026, Pelaku UMKM Minta Tak Dipaksakan

Durasi musim hujan lebih pendek

Selain awal musim yang mundur, durasi musim hujan juga diperkirakan lebih pendek. BMKG memperkirakan 482 ZOM yang mencakup 51,90% luas daratan Indonesia mengalami musim hujan lebih singkat dibandingkan normal.

Sebanyak 60 ZOM atau 8,58% luas daratan diprediksi mengalami musim hujan lebih panjang, sedangkan 40 ZOM atau 5,06% wilayah memiliki durasi yang relatif sama dengan kondisi normal.

Meski durasinya lebih pendek, karakteristik curah hujan pada sebagian besar wilayah diperkirakan masih berada dalam kategori normal. Sebanyak 510 ZOM atau 69,76% luas daratan Indonesia diprediksi memiliki sifat hujan normal.

Namun, 147 ZOM atau 18,55% luas daratan diperkirakan mengalami kondisi lebih basah dari normal. Sementara 42 ZOM atau 11,69% wilayah berpotensi mengalami kondisi lebih kering.

Puncak musim hujan 2026/2027 diperkirakan terjadi pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Sebanyak 155 ZOM atau 36,94% luas daratan Indonesia diprediksi mencapai puncak hujan pada Desember 2026.

Selanjutnya, 162 ZOM atau 25,68% wilayah diperkirakan mengalami puncak musim hujan pada Januari 2027 dan 190 ZOM atau 16,79% wilayah pada Februari 2027.

Baca Juga: JPPI Dukung Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes, Verifikasi Diperketat

Risiko bagi pangan dan sumber air

Dampak El Niño sudah terlihat dari kondisi kemarau yang masih berlangsung di banyak wilayah. BMKG mencatat sebanyak 556 ZOM atau 61,91% luas daratan Indonesia saat ini masih mengalami musim kemarau.

Bahkan, sejumlah wilayah mengalami hari tanpa hujan (HTH) lebih dari 60 hari. Kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi, dengan periode tanpa hujan terpanjang tercatat di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selama 131 hari atau lebih dari empat bulan.

Direktur Perubahan Iklim BMKG A. Fachri Radjab mengatakan, El Niño 2026 juga menyebabkan periode kemarau pada sejumlah ZOM yang biasanya memiliki pola hujan sepanjang tahun.

Kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap sektor pangan dan ketersediaan air. BMKG merekomendasikan sektor pertanian menyesuaikan jadwal tanam dan menggunakan varietas tanaman dengan siklus lebih pendek, sekaligus meningkatkan pengendalian organisme pengganggu tanaman.

Di sektor sumber daya air, pemerintah dan pemangku kepentingan diminta menghemat penggunaan air hujan, meningkatkan kapasitas tampungan air di tingkat rumah tangga, serta mengatur inflow, elevasi waduk, dan pelepasan air secara proporsional, termasuk untuk operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

“Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan diimbau mengidentifikasi potensi cekungan air tanah dan lokasi sumur bor, serta mengoptimalkan pengelolaan drainase dan konservasi air secara berkelanjutan,” kata Faisal.

Baca Juga: Harga iPhone Duo Di Negeri Jiran Mulai Rp 41 juta, Cek Bea Masuk yang Wajib Dibayar

BMKG juga mengingatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama pada September-Oktober.

Sementara memasuki awal dan puncak musim hujan, pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapan menghadapi potensi banjir dan longsor.

Di sektor kesehatan dan lingkungan, mundurnya musim hujan juga berpotensi memperpanjang periode kualitas udara yang kurang sehat. Pemerintah diminta menyiapkan respons terhadap kondisi tersebut serta mengantisipasi potensi peningkatan penyakit yang berkaitan dengan genangan air setelah hujan dan banjir.

BMKG mengimbau masyarakat dan pemangku kepentingan menggunakan prediksi musim hujan 2026/2027 sebagai dasar perencanaan dan aksi dini, terutama untuk sektor pangan, pengelolaan air, energi, lingkungan, dan mitigasi bencana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News