BNI Beberkan Penyebab NPL Kredit UMKM Turun di Kuartal III-2025

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat pengelolaan risiko pembiayaan di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya ini berhasil menekan rasio kredit bermasalah di segmen kecil ke level 3,6% di September 2025 dari 4,3% di September 2024, dan segmen menengah di level 3,2% dari 4,3%.

Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal menyampaikan, penurunan rasio NPL UMKM BNI didorong oleh penguatan pelaksanaan manajemen risiko yang dijalankan secara efektif dan prudent, serta fokus perseroan dalam mengelola penyelesaian portofolio pembiayaan secara berkesinambungan.

"Selain itu, perbaikan juga ditopang oleh pertumbuhan kredit UMKM non-KUR yang solid, dengan segmen menengah tumbuh 14% dan segmen kecil non-KUR tumbuh 13%," ujar Iqbal kepada Kontan.co.id, Rabu (13/11/2025).

BNI juga disebut menerapkan strategi mitigasi risiko melalui penyaluran kredit secara selektif pada sektor-sektor dengan profil risiko terkelola baik. Selain itu, perseroan memperkuat pembiayaan berbasis ekosistem bisnis (value chain) yang terhubung dengan rantai pasok nasabah korporasi utama (blue chip), serta mengoptimalkan penerapan digital credit scoring dan underwriting berbasis data yang lebih akurat dan efisien.

Diversifikasi portofolio kredit pun menjadi langkah penting agar risiko tidak terpusat pada satu segmen atau sektor tertentu.

“BNI menjaga kualitas pembiayaan melalui penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dan strategi pertumbuhan selektif di kisaran 5%–10%, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan,” ujar Iqbal.

BNI menargetkan rasio NPL UMKM dapat terjaga di kisaran 3–4% hingga akhir 2025, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang berada di sekitar 4,4% per September 2025.

"Capaian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan manajemen risiko serta solidnya fundamental BNI dalam menjaga kualitas aset dan peluang pertumbuhan kredit di segmen UMKM," sambungnya.

Dari sisi digitalisasi, BNI mempercepat transformasi di seluruh proses pemberian kredit. Penerapan robust credit scoring memungkinkan penilaian kelayakan kredit dilakukan secara lebih cepat, objektif, dan akurat.

Selain itu, penguatan tata kelola juga terus dilakukan sejalan dengan ketentuan POJK Nomor 19 Tahun 2025 yang menekankan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan siklus pemberian kredit.

"Dengan langkah-langkah tersebut, BNI optimistis dapat menjaga rasio NPL UMKM di tingkat yang sehat serta memperkuat kontribusi pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan," tutupnya.