KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memaparkan dukungannya terhadap berbagai program prioritas pemerintah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Senin (26/1/2026).

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan menyampaikan, kontribusi tersebut mencakup pembiayaan, digitalisasi layanan, hingga perluasan inklusi keuangan di berbagai sektor.

Pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), BNI telah menyalurkan pembiayaan kepada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gratis (SPPG) sekaligus mendukung digitalisasi program melalui pembukaan rekening dan integrasi sistem pembayaran menggunakan BNI Direct.

Finex dan Human Initiative Luncurkan HOME Learning Center

Baca Juga: OJK Resmi Umumkan Pemberian Izin Usaha kepada Sinar Mas Asuransi Syariah

“Sebanyak 6.560 titik atau sekitar 34% dari total 19.188 dapur telah terintegrasi dengan BNI Direct, dengan volume transaksi mencapai Rp 26 triliun,” ujar Putrama.

Selain itu, BNI telah menyalurkan pembiayaan terhadap 577 debitur, dengan total pinjaman mencapai Rp 1,5 triliun untuk mendukung keberlanjutan program tersebut.

Program kedua yang disampaikan adalah Sekolah Rakyat. Putrama mengatakan, saat ini BNI menjadi satu-satunya bank yang mendapatkan mandat pemerintah untuk mengelola layanan keuangan dan digital bagi 166 Sekolah Rakyat di Indonesia.

Selain itu, BNI juga mendukung pemerataan pendidikan nasional melalui penyediaan Agen46 Mini Bank, Bank Sampah, pembukaan rekening bagi siswa dan guru, serta kartu berbasis reader untuk sistem presensi.

Selanjutnya, pada program Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM, BNI turut menyalurkan pembiayaan sindikasi kepada PT Agrinas untuk pembangunan fisik koperasi, termasuk penyediaan perlengkapan dan kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah.

Peran Agen46 juga diperkuat untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.

Selanjutnya program keempat adalah Program Tiga Juta Rumah. BNI memperkuat dukungan melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLBP) guna memastikan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

BNI berpartisipasi dalam pelaksanaan akad massal KPR-FLPP dengan total 50.030 unit. Hingga 31 Desember 2025, jumlah debitur FLPP tercatat sebanyak 15.159 debitur dengan nilai pembiayaan mencapai Rp 1,9 triliun.

“Untuk tahun 2026, BNI kembali mendapatkan mandat untuk menyalurkan 17.356 unit KPR-FLBP,” pungkas Putrama.

Baca Juga: Risiko Likuiditas: Simpanan Melonjak, Bank Terancam Rugi Jika Salah Langkah

Selanjutnya: Hujan Petir di Pagi Hari, Ini Prakiraan BMKG Cuaca Besok (27/1) di Jakarta

Menarik Dibaca: Hujan Petir di Pagi Hari, Ini Prakiraan BMKG Cuaca Besok (27/1) di Jakarta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News