TANGERANG. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, persoalan TKI tidak terlepas dari peran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) lantaran lembaga tersebut paling bertanggung jawab terhadap TKI. Oleh karena itu KPK akan mendalami dugaan keterlibatan BNP2TKI dalam kasus pemerasan terhadap TKI yang disinyalir praktik tersebut terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

"Kita akan gali lebih jauh pihak-pihak lain yang terlibat. Itu tidak bisa terlepas begitu saja dari BNP2TKI. Pada waktunya, kita akan lebih jauh sejauh mana keterlibatan BNP2TKI," ujar Abraham di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (26/7) dini hari.

Terlebih kata Abraham, pemerasan terhadap TKI yang dilakukan oleh oknum-oknum di bandara tersebut telah terjadi sejak 10 tahun lalu sehingga telah terbentuk jaringan atau mata rantai dalam kasus ini. Samad menduga, tidak hanya ada pemerasan, dalam proses pelayanan para TKI tersebut juga disinyalir akan terjadi tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Bareskrim dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (26/7) terkait pelayanan kepulangan TKI di bandara tersebut.

Dalam sidak tersebut, diamankan sebanyak 18 orang yang diantaranya merupakan oknum TNI AD dan oknum kepolisian. Sedangkan sisanya, adalah preman dan calon yang meresahkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sebanyak 18 orang tersebut akan diperiksa untuk ditelusuri lebih jauh adanya praktik pemerasan terhadap TKI atau tidak.

Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal (Pol) Suhardi Alius mengatakan, pengamanan terhadap 18 oknum pemeras TKI barulah titik awal dan masih akan didalami.

"Nanti kita lihat dari unsur-unsur pidananya. Ini hanya titik awal, akan kita lacak lagi. Jaringannya, akan kita ungkap," ujar Suhardi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia