JAKARTA. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk membangun layanan terpadu TKI di wilayah perbatasan. Permintaan tersebut mereka sampaikan untuk memudahkan TKI yang masa kerjanya sudah habis dan kemudian dideportasi untuk mengurus dokumen kerja mereka kembali. Nusron Wahid, Kepala BNP2TKI mengatakan, permintaan ini dilayangkan karena selama ini banyak TKI yang masa kerjanya habis kemudian dideportasi, memilih untuk bekerja kembali secara ilegal di negara tempat mereka semula bekerja. "Banyak, TKI dideportasi dari Malaysia, mereka ndekem di perbatasan sambil pelan- pelan masuk kembali lagi secara ilegal," kata Nusron di Jakarta Kamis (21/5). Selain minta dibuatkan layanan terpadu TKI di perbatasan, Nusron juga berharap Kementerian Dalam Negeri juga bisa membangunkan pusat latihan TKI di wilayah- wilayah tersebut, supaya nantinya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas TKI yang akan dikirim ke luar negeri.
BNP2TKI minta layanan TKI terpadu di perbatasan
JAKARTA. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk membangun layanan terpadu TKI di wilayah perbatasan. Permintaan tersebut mereka sampaikan untuk memudahkan TKI yang masa kerjanya sudah habis dan kemudian dideportasi untuk mengurus dokumen kerja mereka kembali. Nusron Wahid, Kepala BNP2TKI mengatakan, permintaan ini dilayangkan karena selama ini banyak TKI yang masa kerjanya habis kemudian dideportasi, memilih untuk bekerja kembali secara ilegal di negara tempat mereka semula bekerja. "Banyak, TKI dideportasi dari Malaysia, mereka ndekem di perbatasan sambil pelan- pelan masuk kembali lagi secara ilegal," kata Nusron di Jakarta Kamis (21/5). Selain minta dibuatkan layanan terpadu TKI di perbatasan, Nusron juga berharap Kementerian Dalam Negeri juga bisa membangunkan pusat latihan TKI di wilayah- wilayah tersebut, supaya nantinya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas TKI yang akan dikirim ke luar negeri.
BERITA TERKAIT
Nasional