JAKARTA. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesi (BNP2TKI) meminta pemerintah untuk mengalokasikan dana subsidi bagi TKI sebesar Rp 1,5 triliun. Dana ini diperlukan untuk meringankan beban para calon TKI dalam memenuhi kelengkapan persyaratan bekerja di luar negeri.

Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid mengatakan, dengan bantuan subsidi, ada sejumlah pos pembiayaan dalam persyaratan TKI yang bisa diambil alih pemerintah melalui APBN. Antara lain, biaya pembuatan paspor, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, uji kompetensi serta tiket penerbangan. "Subsidi ini meringankan 38% dari tarif awal yang dikeluarkan TKI. Jadi, ada sharing pemerintah," kata Nusron, akhir pekan lalu. 

Nusron menilai, selama ini beban yang harus ditanggung oleh para TKI sangat besar. Paling tidak, dengan waktu kontrak kerja selama tiga tahun, 11 kali gaji TKI dipotong untuk membayar biaya sebelum berangkat.

Saat ini, kata Nusron, pihaknya telah menyodorkan konsep bantuan pembiayaan berupa subsidi kepada TKI. "Sudah kirim ke Menteri Ketenagakerjaan untuk minta diimplementasikan," kata Nusron.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengakui, BNP2TKI telah menyerahkan rancangan pembiayaan subsidi untuk TKI. Usulan itu saat ini masih dalam tahap pembahasan di internal kementeriannya. "Nanti dikoordinasikan ke Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," kata Hanif.

Yang jelas, kata Hanif, setidaknya ada beberapa program kerja utama dari kementerian yang dipimpinnya terkait TKI. Selain peningkatan kompetensi dan produktivitas, program penempatan tenaga kerja yang tepat sasaran, serta perlindungan ketenaga kerjaan menjadi fokus instansinya 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa