JAKARTA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalokasikan anggaran Rp 338 miliar untuk penanganan banjir Jakarta tahun 2013 ini.

Anggaran tersebut diperuntukkan untuk membangun sodetan Kali Ciliwung, pembangunan drainase dan penyediaan peralatan tanggap darurat. Anggaran ini hasil kesepakatan bersama antara pihak BNPB dan komisi VIII DPR RI.

“Usulan penanganan banjir Jakarta yang semula Rp 645 miliar disetujui hanya Rp 338 miliar,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Nilai yang disepakati pihak Senayan itu hanya separuh dari sebesar Rp 645 yang diajukan BNPB. Menurut Jazuli, pihaknya tidak menginginkan anggaran penanganan banjir Jakarta hanya menjadi beban BNPB.

Oleh sebab itu, komisi yang membidangi agama ini memutuskan mengalihkan biaya normalisasi kali Ciliwung sebesar Rp 257 miliar ke alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. “Jadi biaya normalisasi dihapus dan dibebankan ke PU,” lanjut Jazuli.

Rencananya, anggaran Rp 338 akan dipergunakan untuk pembangunan sodetan kali Ciliwung berupa terowongan sepanjang 2,1 km sebesar Rp 184 miliar, pembangunan drainase sebesar Rp 90 miliar dan peralatan tanggap darurat sebesar Rp 114 miliar.

Menanggapi hal itu, Kepala BNPB Syamsul Maarif mengaku tidak mempermasalahkan pengurangan beban anggaran lembaganya. Menurutnya, program tetap terlaksana meskipun sebagian anggaran menjadi beban Kementerian PU.

Syamsul bilang, alokasi khusus penanganan banjir Jakarta 2013 ini sangat diperlukan lantaran posisinya sebagai ibukota. “DKI tidak bisa disamakan dengan lain. Kecuali nantinya ibukota dipindah ke Madura yang tidak ada bencana,” tegasnya.

Selain menyetujui anggaran penanganan banjir 2013, komisi VIII DPR juga menyetujui penggunaan anggaran Rp 1 triliun untuk dana tanggap darurat bencana alam di seluruh Indonesia. Adapun perincian dana tanggap darurat adalah; sebesar Rp 500 miliar untuk penanganan banjir dan longsor, Rp 250 miliar untuk kekeringan dan angin puting beliung serta Rp 250 miliar untuk kebakaran lahan dan hutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri