BNPB Catat 54 Korban Meninggal Gempa NTT, Pendataan Kerusakan Dikebut



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia mempercepat penanganan darurat dan pemulihan pascagempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Komitmen tersebut disampaikan di sela-sela peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Lapangan Motang Rua, Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, Senin (17/8/2026).

Baca Juga: Karhutla Terjadi di Sejumlah Daerah, BNPB Catat Gempa M6,2 di Sulteng


Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, kehadiran jajaran menteri dan pimpinan lembaga di NTT sejak hari pertama bencana merupakan bentuk kepedulian sekaligus komitmen pemerintah dalam mendampingi masyarakat terdampak.

"Sejak hari pertama kejadian, kita sudah berada di NTT untuk meninjau lapangan dan membahas percepatan pemulihan," ujar Pratikno usai mengikuti upacara bendera HUT ke-81 RI di Ruten.

Menurut Pratikno, penanganan darurat dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi di berbagai wilayah terdampak.

Pemerintah membagi tugas untuk menyisir lokasi yang membutuhkan bantuan segera, termasuk penyaluran logistik ke Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, hingga wilayah yang masih terisolasi di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka.

Koordinasi juga terus dilakukan bersama Satuan Tugas (Satgas) DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait, baik secara langsung maupun melalui konferensi video. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masa tanggap darurat berjalan efektif.

Baca Juga: Kembalinya Kepercayaan Investor Bergantung Hasil Pelaksanaan Program Pemerintah

BNPB Perkuat Distribusi Logistik

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pemerintah telah memperkuat dukungan logistik serta mengerahkan berbagai moda transportasi untuk menjangkau wilayah terdampak.

Posko Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, telah menampung dan menyalurkan berbagai bantuan logistik, termasuk 50.000 paket bantuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Bantuan tersebut selanjutnya disalurkan melalui dua posko utama di NTT, yakni Posko Labuan Bajo dan Posko Maumere.

Posko Labuan Bajo menjadi pusat distribusi bantuan untuk wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada.

Sementara Posko Maumere melayani kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sikka, Ende, dan Nagekeo.

Untuk mengatasi kendala geografis dan menjangkau wilayah yang terisolasi, BNPB bersama unsur gabungan mengerahkan armada darat, laut, dan udara.

Di jalur udara, pemerintah menyiagakan enam pesawat di Labuan Bajo dan lima pesawat di Maumere, termasuk helikopter yang dapat digunakan untuk mendukung evakuasi medis darurat.

Sementara melalui jalur darat, truk-truk logistik berukuran besar dimobilisasi di sejumlah titik distribusi utama. Penyaluran bantuan melalui jalur laut juga diperkuat dengan pengoperasian kapal Pelni dan kapal feri, termasuk untuk menjangkau wilayah kepulauan seperti Pulau Palue.

Baca Juga: Kembalinya Kepercayaan Investor Bergantung Hasil Pelaksanaan Program Pemerintah

Korban Meninggal Capai 54 Jiwa

Suharyanto mengatakan, berdasarkan pemutakhiran data hingga Senin (17/8), jumlah korban meninggal dunia akibat gempa tercatat sebanyak 54 jiwa.

Sementara pendataan korban luka masih terus dilakukan dan dapat berubah seiring proses evakuasi serta asesmen di lapangan.

Selain penanganan korban, pemerintah kini mempercepat pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum.

Suharyanto menginstruksikan pemerintah daerah melakukan pendataan kerusakan secara paralel dan berjenjang dengan metode by name by address.

Pendataan tersebut tidak harus menunggu hingga seluruh data terkumpul 100% agar proses perbaikan dapat segera dimulai.

"Pendataan rumah masyarakat yang rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat menjadi prioritas utama kami. Kerusakan fasilitas umum seperti kantor bupati menjadi prioritas berikutnya setelah permukiman warga terpenuhi," ujar Suharyanto dalam keterangan resminya.

Ia menegaskan, setiap data kerusakan yang telah terverifikasi dapat langsung menjadi dasar pelaksanaan perbaikan.

"Pendataan tidak perlu menunggu selesai semua. Begitu ada data valid yang masuk, perbaikan langsung kita proses agar penanganan berjalan lebih cepat," pungkasnya.

Baca Juga: Peringati HUT ke-81 RI di NTT, Pemerintah Tegaskan Percepatan Penanganan Gempa M 7,7

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News