KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan dana hibah sebesar Rp 1,9 triliun untuk korban gempa Sulawesi Tengah (Sulteng). Asal tahu saja, satu tahun yang lalu wilayah Sulteng terkena bencana alam gempa. Hungga saat ini status Sulteng masih dalam tahap transisi darurat. "Bantuan hibah daerah dari Kementerian Keuangan senilai Rp 1,9 triliun," ujar Kepala BNPB Doni Monardo di kompleks istana kepresidenan usai bertemu Presiden Joko Widodo, Selasa (8/10).
Dana hibah tersebut akan diberikan kepada satu pemerintah kota dan tiga pemerintah kabupaten. Keempatnya merupakan daerah yang terkena dampak dari gempa bumi tersebut.
Baca Juga: Kondisi terkini gempa Ambon: Terjadi 484 gempa susulan, pengungsi capai 25.000 orang Dari angka tersebut BNPB membantu untuk ganti rugi 85.763 unit rumah. Dengan rincian Kota Palu Rp 820,65 miliar, Kabupaten Sigi Rp 568,66 miliar, Kabupaten Donggala Rp 516,78 miliar dan Kabupaten Parigi Moutong Rp 66,36 miliar. Sebelumnya pada April 2019, BNPB telah menyalurkan dana hibah luar negeri sebesar Rp 235 Miliar untuk 4.522 unit rumah rusak berat. Asal tahu saja, bantuan untuk rumah demgan rusak berat sebesar Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta. Selain kerusakan, pemerintah juga melakukan relokasi mengingat adanya likuivaksi di Sulteng. Program relokasi total seluruhnya mencapai 11.643 unit rumah. "Khusus relokasi masih ada persoalan, kekurangan lahan 15 hektare (ha)," terang Doni. Meski telah ada bantuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, keuangan untuk penanggulangan bencana dinilai masih mencukupi. Selain untuk bantuan gempa Sulteng, dana bencana juga digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan gempa bumi di Maluku beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Transisi pasca bencana di Sulteng dan NTB diperpanjang hingga Desember "Kami selalu support dan sampai hari ini sudah kami siapkan melalui BNPB dana siap pakai," jelas Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Mardiasmo bilang dana siap pakai yang dapat langsung digunakan BNPB sebesar Rp 4,84 triliun. Selain itu masih ada dana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dapat digunakan sebanyak Rp 474,4 miliar. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat