KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan delapan langkah strategis untuk mempercepat penanganan darurat pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang melanda Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan arahan tersebut dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026). Delapan langkah tersebut mencakup penetapan status darurat, pembentukan posko, percepatan pencarian dan pertolongan, pemulihan layanan dasar, distribusi logistik, hingga penyediaan informasi resmi kepada masyarakat.
Baca Juga: Daftar Gempa Bumi Paling Mematikan di Indonesia dalam Satu Dekade 1. Penetapan status darurat BNPB meminta pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, serta Pemerintah Provinsi NTT segera menetapkan status darurat. Menurut Suharyanto, status tersebut diperlukan sebagai dasar hukum bagi BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, dan kementerian/lembaga lainnya untuk menyalurkan anggaran serta bantuan teknis secara maksimal. “Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal," tegas Suharyanto dalam keterangan resminya. 2. Percepatan pembentukan posko daerah BNPB juga meminta pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Unsur TNI dan Polri akan dioptimalkan sebagai komandan satgas di lapangan. Posko tersebut akan menjadi pusat pengendalian pergerakan tim, penataan pengungsi, serta distribusi logistik agar penanganan bencana berjalan dalam satu komando. “Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi," ujarnya.
Baca Juga: Danantara Bakal Tutup 300 BUMN Hingga Akhir Tahun 2026, Ini Strateginya 3. Posko utama di Labuan Bajo dan Maumere BNPB membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere. Dua posko tersebut akan menjadi pusat operasi untuk menjangkau wilayah Flores bagian barat dan timur. Posko Maumere terutama akan melayani wilayah Sikka, Nagekeo, dan Ngada. “Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada," kata Suharyanto. 4. Posko logistik nasional di Halim Untuk memastikan bantuan dari luar daerah dapat tersalurkan secara terkoordinasi, BNPB membuka Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Posko tersebut akan menerima bantuan dari kementerian/lembaga, BUMN, swasta, maupun masyarakat untuk kemudian dikirim ke wilayah terdampak melalui jalur udara menuju Labuan Bajo atau Maumere. “Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere," jelasnya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya: Pemerintah Belum Akan Menaikkan Gaji ASN di 2027 5. Percepatan operasi pencarian dan pertolongan Dari sisi keselamatan warga, BNPB meminta Basarnas memimpin operasi pencarian dan pertolongan (SAR) untuk memastikan tidak ada korban yang masih terjebak maupun hilang. Operasi akan melibatkan unsur TNI, Polri, dan relawan di bawah koordinasi Basarnas. “Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas," ujar Suharyanto. 6. Pemulihan layanan dasar dalam tujuh hari BNPB menargetkan layanan dasar seperti listrik, air bersih, bahan bakar minyak (BBM), dan komunikasi dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari. Di saat yang sama, pemerintah daerah diminta melakukan pendataan kerusakan rumah secara paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat berakhir. Data tersebut akan menjadi dasar untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (Huntara) maupun perbaikan rumah warga. “Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut," katanya.
Baca Juga: Hampir 30% Anggaran Pendidikan Tersedot Untuk MBG di 2027: Capai Rp 240 Triliun 7. Pengerahan alutsista untuk distribusi logistik Untuk menjangkau wilayah yang terisolasi, BNPB mengoordinasikan pengerahan alat utama sistem senjata (alutsista), termasuk helikopter dan kapal laut milik TNI, Basarnas, serta BNPB. Armada tersebut akan difokuskan untuk mendistribusikan kebutuhan dasar seperti bahan pangan, selimut, dan tenda pengungsian ke lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. “Dari TNI ada 4 helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB 2 pesawat sayap lebar dan 1 helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik," ungkapnya. 8. Media Center untuk cegah simpang siur informasi Sebagai langkah terakhir, BNPB mengoperasikan Media Center resmi yang akan memberikan pembaruan informasi setiap hari.
Press briefing akan digelar setiap pukul 17.00 WITA untuk menyampaikan perkembangan penanganan bencana secara transparan sekaligus mengurangi penyebaran informasi yang simpang siur di masyarakat. “Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore," tutup Suharyanto.
Baca Juga: Pasca Gempa Flores, PLN Identifikasi 3.478 Gardu Alami Gangguan Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
