KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia kemungkinan menaikkan harga bahan bakar bersubsidi sebesar 30% hingga 40% untuk mengelola tekanan fiskal dari anggaran subsidi yang membengkak, kata anggota parlemen dari partai koalisi Presiden Joko Widodo kepada Reuters, Jumat.

Eddy Soeparno, anggota Partai Amanat Nasional yang menjabat sebagai wakil ketua komisi VII DPR, mengatakan, informasi itu diperolehnya dalam rapat tertutup DPR dengan Pertamina awal pekan ini.

Indonesia telah melipatgandakan alokasi subsidi energi 2022 dari anggaran awalnya menjadi Rp 502 triliun (US$ 33,90 miliar), sekitar 16 persen dari total rencana pengeluaran di tengah kenaikan harga minyak global dan depresiasi rupiah.

Didukung Fundamental Kuat, Investor Global Naikkan Target Price BBRI

Baca Juga: Kata Menteri ESDM Soal Pengumuman Kenaikan Harga BBM Pertalite dan Solar

Pemerintah telah mengatakan lebih banyak uang akan dibutuhkan untuk subsidi tahun ini jika harga bahan bakar tidak dinaikkan.

Opsi yang disukai Pertamina adalah menaikkan harga bensin beroktan 90 menjadi Rp 10.000 (67,5 sen AS) per liter dari Rp 7.650 per liter; bensin beroktan 92 menjadi Rp 16.000 per liter dari Rp 12.500; dan solar menjadi Rp 7.200 per liter dari Rp 5.150, kata Eddy dalam wawancara, Jumat.

Pertamina juga mendukung penerapan beberapa pembatasan penjualan seperti melarang kendaraan dengan kapasitas mesin lebih besar dari pembelian bahan bakar bersubsidi, katanya.

"Kami melihat ini (menaikkan harga dan membatasi penjualan) paling tidak merugikan masyarakat," kata Eddy.

Kenaikan harga diperkirakan menambah sekitar 1,9 persen poin pada tingkat inflasi 2022, kata Eddy.

Inflasi Indonesia mencapai 4,94 persen pada bulan Juli, tertinggi dalam tujuh tahun, bertahan jauh di bawah tingkat yang terlihat di negara-negara yang lebih maju sebagian besar karena subsidi bahan bakarnya.

Sugeng Suparwoto, ketua komisi VII DPR, mengkonfirmasi rincian dari pertemuan Pertamina dalam sebuah wawancara telepon.

Baca Juga: Mayoritas Fraksi di DPR Menolak Harga BBM Naik, Ini Alasannya

"Kami berupaya menjaga inflasi pada 7 persen hingga akhir tahun," katanya, seraya menambahkan bahwa pemberian uang tunai akan diberikan untuk meredam dampak kenaikan harga bahan bakar terhadap daya beli masyarakat miskin Indonesia.

Irto Ginting, sekretaris perusahaan unit distribusi ritel Pertamina, menolak berkomentar tentang kenaikan harga yang diusulkan, tetapi mencatat bahwa keputusan penetapan harga ada di tangan pemerintah.

Kepala Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan awal pekan ini bahwa dia akan menyampaikan semua opsi kebijakan minggu ini kepada Jokowi.

Opsi lain yang dipertimbangkan untuk kenaikan harga termasuk menetapkan bensin beroktan 90 pada Rp 9.500 per liter. Tingkat harga yang dipertimbangkan tetap di bawah biaya produksi kilang yang sebelumnya diberikan oleh kementerian energi, menyiratkan beberapa tingkat subsidi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News