Boediono akan resmikan Indodefence 2012



JAKARTA. Wakil Presiden Boediono dijadwalkan meresmikan pameran internasional industri peralatan pertahanan Indonesia 2012 atau INDODEFENCE 2012 Expo and Forum pada Rabu (7/11). Biro pers wakil presiden menginformasikan acara akan berlangsung pukul 09.30 WIB di Jakarta Internasional Expo Kemayoran. Pameran industri peralatan pertahanan tiga matra angkatan bersenjata dan kepolisian Republik Indonesia ini diselenggarakan untuk kelima kalinya mulai 7-10 November 2012. Pameran yang bertemakan “Building Roadmap for Defence Industry, Present and Futures” ini akan digelar bersamaan dengan Indo Aerospace Expo & Forum, serta Indo Marine Expo dan Forum. 50 negara telah dipastikan ambil bagian dalam pameran ini. Setengahnya, 25 negara merupakan pavilion Country atau Negara yang membuka stand Khusus alutsistanya. Sebanyak 600 perusahaan dalam dan luar negeri akan memamerkan teknologi terkini dari sistem pertahanan dan keamanan. Perusahaan-perusahaan besar seperti PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT PINDAD, PT LEN, Lockheed Martin, dan Industri pertahanan Negara berkembang lainnya sudah menyatakan kesediaannya meramaikan pameran ini. Dalam acara pameran ini akan diselenggarakan pula seminar pertahanan. Menampilkan pembicara dari kalangan industri pertahanan, pengamat militer, dalam dan luar negeri. Pameran ditargetkan dikunjungi sekitar 20.000 pengunjung baik dalam ataupun luar negeri. Seperti Sebelumnya, pengunjung sudah diberikan undangan melalui surat elektronik. Dan akan mendaftar ulang sebelum memasuki arena pameran. Sedangkan untuk penjualan tiket akan diberlakukan pada terakhir pameran, yaitu sebesar Rp 50 ribu saja. Pameran ini terselenggara berkat kerja sama PT Napindo Media Ashatama dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai tuan rumah. Didukung oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan POLRI, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dan Kementerian Keuangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Editor: