JAKARTA. Wakil Presiden Boediono berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah terus bersinergi dalam pemberantasan korupsi karena sudah menjadi musuh bersama. Dia mengatakan, seluruh komponen bangsa harus saling bahu membahu dalam pemberantasan korupsi.Boediono menyebutkan ada dua area yang perlu peningkatan sinergi antara KPK dan pemerintah. Pertama, pada rencana atau langkah-langkah tahunan. Menurutnya, pemerintah telah menyusun rencana aksi pemberantasan korupsi tahunan yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.Kedua, pada bidang reformasi birokrasi. Boediono mengakui reformasi birokrasi memerlukan proses yang panjang dan tidak selesai dalam satu masa kerja kabinet. "Pengalaman negara-negara lain, reformasi birokrasi harus dilaksanakan konsiten dan kontinuitas tinggi untuk jangka panjang puluhan tahun," katanya saat membuka konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Rabu (7/12). Boediono mengaku strategi besarnya sudah dirumuskan tetapi operasionalnya termasuk rencana aksi bagi tiap instansi masih dalam proses perumusan dan akan diselesaikan per kelompok instansi secara bertahap. Ada empat sasaran utama dalam reformasi birokrasi yang jalankan pemerintah. Yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas kebijakan publik, menghapus praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, dan meningkatkan efisiensi dan cost effectiveness di seluruh proses birokrasi pemerintahan.Menurut Boediono, KPK dan pemerintah bisa bersinergi secara intensif pada sasaran ketiga yakni menghapus praktek KKN dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. "Tetapi untuk sasaran lainpun, saya kira sangat memungkinkan adanya kerjasama yang intensif antara pemerintah dan KPK," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Boediono: KPK dan pemerintah harus bersinergi memberantas korupsi
JAKARTA. Wakil Presiden Boediono berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah terus bersinergi dalam pemberantasan korupsi karena sudah menjadi musuh bersama. Dia mengatakan, seluruh komponen bangsa harus saling bahu membahu dalam pemberantasan korupsi.Boediono menyebutkan ada dua area yang perlu peningkatan sinergi antara KPK dan pemerintah. Pertama, pada rencana atau langkah-langkah tahunan. Menurutnya, pemerintah telah menyusun rencana aksi pemberantasan korupsi tahunan yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.Kedua, pada bidang reformasi birokrasi. Boediono mengakui reformasi birokrasi memerlukan proses yang panjang dan tidak selesai dalam satu masa kerja kabinet. "Pengalaman negara-negara lain, reformasi birokrasi harus dilaksanakan konsiten dan kontinuitas tinggi untuk jangka panjang puluhan tahun," katanya saat membuka konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Rabu (7/12). Boediono mengaku strategi besarnya sudah dirumuskan tetapi operasionalnya termasuk rencana aksi bagi tiap instansi masih dalam proses perumusan dan akan diselesaikan per kelompok instansi secara bertahap. Ada empat sasaran utama dalam reformasi birokrasi yang jalankan pemerintah. Yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas kebijakan publik, menghapus praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, dan meningkatkan efisiensi dan cost effectiveness di seluruh proses birokrasi pemerintahan.Menurut Boediono, KPK dan pemerintah bisa bersinergi secara intensif pada sasaran ketiga yakni menghapus praktek KKN dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. "Tetapi untuk sasaran lainpun, saya kira sangat memungkinkan adanya kerjasama yang intensif antara pemerintah dan KPK," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
