JAKARTA. Wakil Presiden Boediono menyambut baik keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebagai Undang-Undang.

Dengan keputusan tersebut, maka pemerintah bisa menjalankan program kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan program kompensasi memproteksi rakyat miskin atas kenaikan harga. Dengan keputusan dewan tersebut, maka pada bulan Juni ini pemerintah sudah bisa merealisasikan pembagian beras miskin sebanyak dua kali.

"Insya Allah pada bulan ini (Juni) kami akan mengupayakan pembagian raskin 15 kilogram (kg) per keluarga selama dua kali. Pertama, untuk tahapan ini sudah dibagikan 15 kg, nanti yang kedua Insya Allah kami selesaikan akhir bulan ini juga," ujar Boediono kepada KONTAN di Kantor Wapres, Selasa (18/6).

Menurut Boediono, program raskin ini sudah dipersiapkan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Karena itu, baik dari segi proses anggarannya dan tahap-tahapannya sudah dipersiapkan dan siap direalisasikan. Apalagi, kata dia, program raskin sudah dijalankan sebelumnya. Dengan begitu, pemerintah sudah mengetahui prosesnya dan sasarannya.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu menambahkan, pemerintah juga sudah menyiapkan kartu perlindungan sosial (KPS). Pembagian KPS merupakan upaya agar bantuan kompensasi kenaikan harga BBM itu tepat sasaran dan tidak diselewengkan.

“Saat ini sudah dicetak sebanyak 15,5 juta KPS atau sebanyak jumlah warga miskin yang akan mendapat program kompensasi dari pemerintah,” imbuh Boediono.

Pembagian dana kompensasi lainnya seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), kata Boediono, masih menunggu proses pendaftaran siswa baru. Pemerintah menargetkan pada Juli atau Agustus mendatang dana BSM sudah bisa dicairkan.

Begitu pula dengan Program Keluarga Harapan (PKH) siap diimplementasikan dan diharapkan sebagian sudah bisa dicairkan pada pada Juni ini. Pemerintah juga masih terus mencermati dan mencari sasaran program ini.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan