KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsultan waralaba dari Proverb Consulting Erwin Halim menanggapi kondisi bisnis dua raksasa franchise ayam goreng siap saji, PT Fast Food Indonesia Tbk. (FAST) alias KFC dan PT Rekso Nasional Food, pemegang lisensi McDonald's di Indonesia, yang kompak merugi di tengah aksi boikot. 

Menurut dia, dengan kerugian yang dialami dua perusahaan tersebut tidak serta merta meningkatkan penjualan ayam franchise goreng siap saji yang diproduksi lokal, seperti Sabana, DBesto, DKriuk, dan lainnya. 

"Kerugian yang diakibatkan oleh, salah satunya boikot, tidak berakibat langsung sebab market alias pasar yang dituju oleh KFC dan McDonald's Indonesia dengan Abana, DBesto atau DKriuk itu berbeda," papar Erwin saat dihubungi oleh Kontan, Jumat (8/11). 

Dia melanjutkan, dengan adanya boikot tersebut tidak berarti terjadi proses substitusi ke merk lain. Sekalipun hal tersebut terjadi, maka jumlahnya tidaklah signifikan. 

Baca Juga: Sah! Pemerintah Resmi Hapus Utang UMKM Sektor Pertanian dan Perikanan

"Dengan penutupan gerai KFC, tidak serta merta merek lokal mencuat, sebab ini adalah 2 hal berbeda," imbuhnya. 

Sementara itu, Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menuturkan bahwa kinerja FAST alias  KFC terpukul dengan adanya penjual ayam krispi lokal saat boikot. 

KFC tercatat membukukan kerugian periode berjalan atau kerugian bersih senilai Rp 558,75 miliar per kuartal III 2024. Kerugian ini meningkat 266,58% dibandingkan rugi periode sama tahun lalu senilai Rp 152,42 miliar. Dari sisi pendapatan KFC, juga menyusut 22% menjadi Rp 3,6 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu senilai Rp 4,62 triliun.

Lebih jauh, Budihardjo mengatakan kinerja industri yang melambat sepanjang 2024 ini juga diakibatkan oleh aktivitas politik, seperti Pemilihan Presiden hingga Pemilihan Kepala Daerah Serentak. 

"Hal ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa hal seperti, adanya Pilkada serentak yang akan dilakukan Desember 2024, lalu pelantikan Presiden juga baru Oktober kemarin dilakukan, sehingga para pebisnis masih menunggu paling tidak saat pelantikan Januari 2025 baru mulai ekspansi. Hal  ini yang membuat jadi faktor perlambatan industri," jelas dia. 

Baca Juga: Kerjasama dengan Janto Group, Santika Indonesia Bangun Hotel senilai Rp 250 Miliar

Selanjutnya: OJK Gandeng Otoritas Korea Selatan dan Hongkong Perkuat Bidang Pelindungan Konsumen

Menarik Dibaca: Hujan Petir Terjadi di Banyak Daerah, Ini Prakiraan Cuaca Besok (9/11) di Jawa Tengah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Sulistiowati