JAKARTA. Pro dan kontra bertautan seiring dengan meluapnya spekulasi di belakang pencalonan Gubernur Bank Indonesia (BI) dan bursa Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru. Bola panas posisi prestisius ini dilempar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengajukan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo menjadi kandidat tunggal, sebagai orang yang akan duduk di kursi Bank Indonesia 1 (Gubernur BI) periode 2013-2018. Serangkaian dugaan mencuat menjelang jabatan Darmin Nasution sebagai Gubernur BI habis di 22 Mei 2013. Mulai dari alotnya persetujuan Agus sebagai Menkeu di sejumlah proyek besar, hubungan yang tidak harmonis dengan presiden, hingga dugaan “main aman” untuk 2014.
Presiden, dalam hal penggantian Gubernur BI harus menyetorkan nama kandidat selambatnya tiga bulan sebelum masa jabatan gubernur sebelumnya habis. Sedikit kilas balik, SBY menyerahkan nama kandidat Gubernur BI tidak jauh-jauh hari, melainkan mepet dengan
dead line yang dipatok oleh Dewan perwakilan Rakyat (DPR) yakni 22 Februari silam. Pencalonan Agus di luar dugaan, pasalnya selama ini namanya tidak disebut-sebut bakal menggantikan posisi Darmin. Terlebih, Agus juga pernah gagal menjalani
fit and proper test untuk posisi yang sama periode sebelumnya. Memang, pencalonan satu nama saja tidak diharamkan oleh undang-undang dan pengajuan calon gubernur BI sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden. Soal diterima atau tidak, stempelnya tetap di tangan Komisi XI DPR. Masalahnya, sebelum nama Agus mencuat, banyak yang menebak Darmin kembali diajukan, mengingat, mantan Dirjen Pajak itu baru terpilih menjadi punggawa BI satu periode. Yang artinya, masih ada peluang untuknya kembali dicalonkan. Kembali ke awal, spekulasi pencalonan orang nomor satu di bank sentral sekaligus kekosongan kursi Menteri Keuangan pun berkembang biak. Tak ada yang janggal dengan suksesi di kursi gubernur BI kali ini, karena memang masa jabatan tersebut sudah waktunya diganti. Tapi, dinilai janggal bila sebelum masa jabatan Agus habis, harus dipindah ke jabatan baru. Dipromosikan atau disingkirkan? Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Maruarar Sirait, menangkap sebuah keanehan. Salah satunya, berbeda dengan Darmin, jabatan Agus sebagai Menteri Keuangan baru akan habis pada 2014 mendatang, sesuai dengan berakhirnya era Kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua. "Dengan secara tiba-tiba dicalonkannya Agus sebagai Gubernur BI di tengah masa jabatannya yang kurang dari setahun lagi ini menimbulkan kecurigaan. Dia memang benar-benar dipromosikan atau disingkirkan," ungkap Maruarar, Senin (11/3). Ia menilai, selama menjadi Menteri Keuangan, Agus memiliki rekam jejak yang cukup positif di mata masyarakat hingga anggota Dewan. Agus dinilai kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ada, bahkan berani melawan DPR dalam menjaga setiap keputusannya. Antara proyek dan cari aman Sikap Agus yang dinilai berani ini memang cukup membuat banyak kalangan ketar-ketir sehingga, lanjut Maruarar, bisa saja keberadaannya menjadi batu sandungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya menjelang 2014 nanti. Apalagi, posisinya sebagai bendahara negara juga dinilai cukup krusial mengamankan keuangan negara. Tangan Agus yang terlalu kencang mengamankan keuangan negara dan tidak mudah disetir oleh siapa pun juga membuat beberapa kalangan jengah. Salah satu proyek yang diduga membuat Agus "disingkirkan" adalah Jembatan Selat Sunda yang bernilai hingga Rp 100 triliun. Sudah jadi rahasia umum bahwa Agus menolak swasta yang menjalankan proyek ini dan terpaksa berkonflik dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa bahkan dengan SBY. Terlebih, Dirjen Pajak, Fuad Rahmany melontarkan komentar melalui analogi seorang pembantu dan seorang majikan. Saat majikan meminta pembantu pindah ke lokasi tempat kerja yang lain, ini berarti si majikan bisa bosan dengan pembantu tersebut atau mungkin si majikan sudah mendapat pembantu baru. Fuad pun enggan mengartikan apa maksud analogi tersebut. "Anda pikir sendiri soal itu," pintanya. Dugaan menyingkirkan Agus dari proyek ini makin mencuat, tatkala SBY mengisyaratkan bahwa rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda akan jalan terus. Maklum, jadi rahasia umum sejumlah proyek besar khususnya infrastruktur dibangun menjelang sang penguasa akan mundur. Sinyal proyek Selat Sunda lanjut, makin kuat tatkala SBY berkata: “Hanya saja kalau cuma membangun jembatannya tanpa membangun infrastruktur di sekitarnya tidak akan pas, tak sepadan dengan modal yang dikeluarkan,” saat berkunjung ke Berlin, Jerman. Yang sangat diingat oleh banyak kalangan, mantan direktur utama Bank Mandiri itu tidak akan pernah mempertaruhkan kesehatan fiskal ini antara lain dengan menjadi APBN sebagai penjamin berbagai proyek besar. Karena pengalaman selama ini, kesehatan fiskal langsung terganggu dan keuangan negara morat-marit begitu proyek tadi mendadak bermasalah. "Sehingga kami merasa Agus itu sekarang disingkirkan," nilai Maruarar. Spekulasi lain yang berkembang adalah Agus juga mencari posisi aman setelah tahun 2014. Sebab, saat sebelum jabatannya selesai pada tahun 2014 seiring berakhirnya kabinet SBY, Ia sudah menjadi gubernur BI. "Seharusnya Agus menyelesaikan jabatan Menteri Keuangan sampai 2014. Kelihatan sekali bahwa Agus jadi calon kuat gubernur BI saat menjadi Menteri Keuangan membuatnya sangat oportunis. Agus hanya cari aman saja," ucap Koordinator Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Maulana, Minggu (10/3). Ia melanjutkan, pencalonan ini juga bukan lantaran Agus tidak bagus dalam menjabat menteri keuangan. "Agus sebenarnya malah lebih lincah dari Sri Mulyani. Ini lebih karena sengaja diamankan saja," lanjutnya. Siap pindah meski wewenang BI sudah dipereteli Apa pun spekulasi yang berkembang, Agus selalu bungkam jika ditanya lebih memilih tetap di Kementerian Keuangan atau hijrah ke bank sentral. Yang pasti, ia mengaku siap menjalani uji kelayakan dan kepatutan (
fit and proper test) calon Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 25 Maret mendatang. Meskipun, wewenang BI saat ini yang memegang isu makro prudensial (makro ekonomi) dan mikro prudensial (industri perbankan) akan dipereteli tahun depan. Perlu diketahui, pengawasan industri bank dengan aset lebih dari Rp 3.500 triliun yang sejak lahir ada di bawah naungan BI akan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai 2014. "Saya bersyukur bahwa di DPR, khususnya Komisi XI, sudah mengagendakan saya untuk mengikuti
fit and proper test pada 25 Maret 2013. Tentu saja akan hadir dan semoga bisa meyakinkan DPR. Tapi untuk persiapan, saya tidak ada persiapan khusus," akunya, Rabu (6/3). Ia juga siap jika harus beradu argumen dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Selama saya kerja di bidang keuangan, saya sangat menjaga integritas dan profesionalisme. Bahwa nanti ada narasumber yang diundang, saya senang sekali," kata Agus Rabu (6/3). Agus juga tak gentar apa bila ditanya lebih lanjut, mulai dari soal pekerjaan, rekam jejak (
track record), hingga pengalaman kerja. Ia berjanji melakukan penjelasan dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut selama diminta oleh DPR ataupun pihak yang berwenang (PPATK dan BPK). "Karena dalam
fit and proper test tersebut semua aspek akan dikaji Komisi XI dan itu suatu kesempatan untuk menjelaskan," katanya. Saat ini, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih terus mengkaji pencalonan Agus Martowardojo sebagai Gubernur BI, termasuk kaitannya dengan kasus korupsi Proyek Hambalang. Mereka berencana memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPK untuk meminta keterangan terkait hal itu. Komisi XI DPR akan menanyakan apakah BPK sudah memberikan ruang kepada Agus Marto untuk menanggapi audit tersebut. Dalam audit investigatif tahap I BPK terhadap proyek olahraga Hambalang disebutkan, Agus Marto lalai karena menyetujui anggaran proyek meski tidak ditandatangani Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Kontrak tahun jamak ini pun diindikasikan BPK telah merugikan negara sebesar Rp 243,66 miliar. Di satu sisi, ia sudah mempersiapkan rencana yang harus dilanjutkan oleh menteri keuangan selanjutnya pada tahun ini sekaligus 2014, khususnya besaran APBN untuk 2014. Dengan Bappenas, Agus akan menyiapkan rencana kerja pemerintah, pokok-pokok kebijakan fiskal 2014 dan kebijakan ekonomi makro. Untuk agenda yang paling dekat, kata dia, adalah menyampaikan
resource envelope 2014. Selanjutnya Agus juga akan melakukan kajian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 untuk meyakinkan bahwa apa yang telah dilakukan pada 2010 bisa terpenuhi hingga 2014 mendatang. "Kami masih punya waktu dua tahun untuk merencanakan ini," ujarnya. Dari sinilah, ia dinilai memiliki kesiapan jika harus pindah ke BI. Nama-nama yang muncul sebagai kandidat Menkeu Bersamaan kesiapan Agus menjalani uji kelayakan menjadi Gubernur BI, sejumlah nama penggantinya di Kementerian Keuangan beredar. Benar adanya, SBY sudah memiliki nama pengganti Agus. Hal itu juga diungkapkan oleh Hatta Rajasa meski ia enggan membocorkannya ke publik. Di antara nama yang disebut-sebut adalah Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Chatib Basri, Dirjen Pajak Fuad Rahmany, Anggito Abimanyu Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama serta Direktur Utama Bank BNI Gatot M Suwono. Namun, sebagian dari mereka langsung mengelak. "Itu gosip, dengar dari mana," begitulah jawaban Gatot, Gita dan Darmin seolah kompak. Siapa pun pengganti Agus jika ia terpilih menjadi Gubernur BI, tanggung jawab seorang menteri keuangan sangat besar dan memegang pos-pos kunci keuangan negara. Berikut gambarannya: Bagan:
Sumber: Kementerian Keuangan *) Beralih tangan ke OJK 
Adu kuat Agus-Hatta di proyek Selat Sunda Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama sejumlah menteri yang pro, memiliki cita-cita membangun Mega Proyek Jembatan Selat Sunda, sebuah jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dan Sumatera. Ambisi tersebut bahkan melahirkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2011 tentang Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) atau Jembatan Selat Sunda (JSS). Proses pembangunan JSS memasuki episode baru ketika Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menyebut nama Tommy Winata (TW) yang merupakan bos besar Artha Graha sebagai mitra pemerintah. Tak semudah membalik tangan, TW meminta penjaminan dari pemerintah untuk menjalankan proyek tersebut. Nah, di sinilah konflik mulai muncul. Sebab urusan jamin-menjamin sepenuhnya berada di bawah wewenang bendahara negara, Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Adu argumen muncul ketika Agus ingin mengubah Perpres yang telah dibuat. Ia meminta pemerintah ikut terlibat dalam pendanaan studi kelayakan JSS dan tidak sepenuhnya menyerahkan ke pihak swasta. Alasannya, pemerintah harus mengawal proyek ini sebagai bentuk kehati-hatian terhadap swasta. "Saya ingin kehati-hatian," ujar Agus. Di sini, ia mempercayakan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi leading sektor untuk studi kelayakan yang bisa menggandeng pihak swasta. Gayung tak bersambut, permintaan Agus langsung dimentahkan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa. "Perpres sudah Perpres, kalau ada usulan, direvisi yang akan kita bahas, tapi tidak boleh dilakukan sepihak. Ini negara bersama, tidak ada yang mengatakan harus begini atau begitu. Pemda didengar, Menteri PU, Menteri Perhubungan, Polhukam, anggota kan banyak, Menkeu juga. Jadi belum final, akan dibahas bersama," ucap Hatta. Adu kepentingan langsung muncul. Intinya: Agus menolak swasta sedangkan Hatta berambisi agar studi kelayakan dikerjakan swasta. Dalam pandangan Hatta, kemampuan pendanaan dan kualitas proyek yang dikerjakan swasta tidak perlu diragukan. Banyak yang khawatir seperti yang rasakan Agus, apa bila proyek ini jatuh ke tangan swasta, ditakutkan ke depannya, pemerintah harus memberikan banyak insentif dalam berbagai hal pada si swasta tersebut. Walhasil, hingga saat ini pemerintah belum berhasil memutuskan tentang konsep pembiayaan studi kelayakan proyek Jembatan Selat Sunda. Masih terjadi beda pandangan yang prinsip atas proyek yang ditaksir lebih dari Rp 100 triliun tersebut. ”Terus terang saja memang belum ada kata kesepakatan antara apakah menggunakan APBN atau tidak. Saya tetap kekeuh mengatakan non-APBN,” kata Hatta di Jakarta, Kamis (28/2). Penilaian yang cukup tajam diberikan oleh ekonom Faisal Basri. Ia berpendapat, proyek Jembatan Selat Sunda adalah proyek sesat. Dari sisi pembiayaan, swasta tidak mungkin mau mengeluarkan anggaran yang cukup masif tanpa adanya dukungan pemerintah melalui kucuran APBN. ”Mana ada swasta mau mengeluarkan dana untuk membiayai proyek yang anggarannya sangat besar dan baru mulai mendapatkan pemasukan 15 tahun kemudian,” kata Faisal. Udang di balik batu yang dimaksud Faisal adalah konsesi kepada pihak swasta. Ini bisa berupa konsesi lahan yang luas di Sumatera dan Jawa.
Bankir berharap Gubernur BI tetap Darmin Meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencalonkan Agus Martowardojo menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Umum Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) Gatot Murdiantoro Suwondo berharap Darmin Nasution tetap menjabat orang nomor satu di Bank Indonesia (BI). "Kalau kami, tetap mengharapkan Darmin dapat terus memimpin Bank Indonesia ke depan," terang Gatot yang merupakan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) ini Senin (25/2). Meski saat ini Presiden SBY justru mencalonkan Agus Marto menjadi calon pengganti Darmin, Gatot masih optimistis peluang Darmin masih ada untuk menduduki kembali kursi tertinggi BI. Sebab, Darmin pada akhir tahun lalu memang baru saja mengeluarkan aturan-aturan baru perbankan yang dinilai cukup berpihak kepada bank di dalam negeri. Bagi bank asing, aturan tersebut dinilai memang cukup adil karena alasan resiprokal. "Nanti kalau (Pak Agus) ditolak DPR, bagaimana? Tentu saja Presiden harus mengusulkan calon lagi. Pak Darminlah yang saat ini paling cocok menjadi Gubernur BI," tambahnya. Gatot juga meragukan bahwa pencalonan Agus Marto menjadi gubernur BI ini bisa disetujui dengan mulus oleh DPR. Sebab, Agus ini memang sudah pernah mencalonkan diri pada 2008, tetapi ditolak oleh DPR. Rapor Darmin Nasution Lalu, bagaimana hasil penilaian terhadap Darmin selama duduk di BI? Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki penilaian terhadap kinerja Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution. Hasil rapor tersebut menurut Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis ada nilai positif dan ada juga yang negatif. Berikut rapor positif alias rapor hijau Darmin yang disampaikan oleh Harry Azhar: Pertama, ada semangat untuk program men-domestik-an perbankan. "Ini baru dilakukan oleh Darmin dibanding gubernur-gubernur sebelumnya," ujar Harry di Gedung DPR, Selasa, (19/2/2013). Kedua, rencana Darmin untuk menguatkan peran perbankan nasional di luar negeri. Harry mengaku, bahwa Ia mendengar Dewan Gubernur BI terus melobi bank-bank sentral di luar negeri dalam rangka isu resiprokal. "Walaupun tampaknya tidak terlalu berhasil, tetapi ada perubahan sikap dari bank-bank sentral di luar negeri," kata Harry. Ketiga adalah, mengenai persinggungan fungsi intermediasi dan hubungannya dengan sektor riil. Harry berpendapat ini cukup bergema dalam kepemimpinan Darmin. Terlebih lagi, adanya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur minimum porsi 20 persen untuk UMKM. Namun begitu, program ini memiliki masalah, karena ada beberapa bank yang fokus bisnisnya bukan pada UMKM. Lalu, ada juga isu financial inclusion dari branchless banking yang baru muncul namun sudah cukup mencuat. Selain penilaian positif tersebut, Harry juga membeberkan rapor merah Darmin. Yaitu, kemampuan Darmin dalam mengatasi masalah inflasi. Ia melihat, BI sedikit berhasil dari segi institusional, yakni dalam framework dan desain yang relatif baik. Namun, inflasi memang rentan pada sumber lain atau administer price, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM). Per Desember 2012, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) year on year (yoy) berada di posisi 4,3%. Kemudian, yang dinilai Harry belum baik dalam kepemimpinan Darmin adalah, mengenai nilai tukar dan suku bunga. "Nilai tukar yang paling tidak oke," jelas Harry. Bulan lalu, rupiah sempat melemah hingga ke posisi Rp 9.800. Pada pemilihan Gubernur BI nanti, DPR berharap gubernur BI yang terpilih tetap memiliki semangat dan perhatian untuk perbankan domestik agar tetap berkuasa di negeri sendiri. Selain itu, harus ada akses rakyat kecil yang semakin luas terhadap dunia perbankan semakin besar. "Gubernur BI yang akan datang harus menggenjot itu," tandas Harry. Bagaimana episode selanjutnya? Siapa yag kelak terpilih? Kita tunggu saja. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor:
