JAKARTA. Bola panas proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung kini berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemarin, Tim Kereta Api Cepat yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyerahkan hasil rekomendasi kelanjutan proyek senilai Rp 71 triliun itu ke Presiden Jokowi.

Alhasil, "Presiden yang akan memutuskannya," ujar Darmin, di Istana Negara Jakarta, Kamis (3/9).

Darmin sendiri tidak mengatakan siapa pemenang proyek kereta tersebut tersebut, apakah konsorsium China atau Jepang. Darmin juga  masih merahasiakan hasil akhir penilaian tim yang direkomendasikan ke Presiden.

Usai melaporkan rekomendasi akhir KA cepat ke Jokowi, Darmin hanya menyatakan bahwa dari empat kriteria yang ada, pemerintah cenderung mengunggulkan proposal China dari aspek dampak sosial dan ekonomi yang timbul. Konsorsium China juga berkomitmen memakai kandungan lokal. Sedangkan proposal Jepang unggul dari sisi spesifikasi dan penggunaan teknologi.

Namun, menurut sumber KONTAN, tim tujuh KA cepat  itu tak mufakat. Dari tujuh menteri anggota tim kereta api cepat, hanya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno yang memilih konsorsium China. Enam  anggota lain menolak.

Asal tahu saja, selain Rini, enam tim  KA cepat beranggotakan Darmin Nasution, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Menteri Pekerjaan Umum-Pera Basuki Hadimuljono juga masuk didalamnya.

Itu sebabnya, mereka menyerahkan keputusan finalnya ke tangan Presiden. Sejumlah pertimbangan disampaikan jika pada akhirnya konsorsium China yang memenangi proyek ini. Misalnya, pemilihan konsorsium China berpotensi memicu polemik, utamanya berhubungan dengan  penggunaan tenaga kerja asal Tiongkok di proyek tersebut. "Masalah tenaga kerja ini sedang sensitif," kata sumber tersebut.

Di sisi lain, proyek ini juga dianggap belum prioritas. Apalagi, jalur kereta cepat ini hanya menghubungkan Jakarta-Bandung.

Nah, sebagai jalan tengahnya, pemerintah akan melobi Pemerintah China agar mengendurkan syarat tentang penggunaan tenaga kerja. "Jika tidak mencapai kata mufakat, bisa saja ditunda dulu," tandas sumber tersebut. 

Dus, masa depan kelanjutan proyek kereta cepat ada di tangan Presiden.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Havid Vebri