Bonus Demografi Terancam Gagal Jika Indonesia Hanya Andalkan AI



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bonus demografi Indonesia dalam lima tahun ke depan tidak cukup ditopang oleh sektor ekonomi baru seperti baterai, digital, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Di tengah besarnya jumlah tenaga kerja muda yang akan masuk pasar kerja, industri padat karya dinilai tetap menjadi tumpuan utama untuk menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan, Indonesia membutuhkan kombinasi antara industri padat karya dan sektor ekonomi berbasis teknologi.


Industri padat karya dinilai masih paling realistis menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar karena memiliki hambatan masuk atau entry barrier yang relatif lebih rendah.

Baca Juga: Hadapi Bonus Demografi, Indonesia Harus Tancap Gas di Manufaktur dan AI

"Industri padat karya tetap paling realistis menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar," kata Ronny kepada Kontan, Selasa (29/9/2026).

Sektor seperti tekstil, alas kaki, furnitur, makanan-minuman, elektronik dan berbagai manufaktur turunannya tetap memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja.

Sementara itu, sektor baterai, digital dan AI lebih diarahkan untuk menciptakan pekerjaan dengan produktivitas serta tingkat upah yang lebih tinggi, meski kapasitas penyerapan tenaga kerjanya belum sebesar industri padat karya.

Dengan kondisi tersebut, strategi pengembangan ekonomi Indonesia perlu berjalan beriringan. Industri padat karya menjadi mesin penciptaan lapangan kerja, sementara teknologi menjadi pendorong produktivitas.

Pemerintah dinilai perlu menjaga agar ambisi mengembangkan industri berteknologi tinggi tidak mengabaikan kebutuhan jutaan tenaga kerja muda yang membutuhkan pekerjaan dalam waktu dekat.

Untuk memperkuat industri manufaktur, Ronny menilai revitalisasi menuju konsep smart and green perlu dilakukan secara menyeluruh. Transformasi industri tidak cukup hanya dengan memberikan insentif agar perusahaan membeli mesin baru.

Baca Juga: DPR Soroti Klaim RS, Suntikan Rp20 Triliun ke BPJS Diminta Benahi Akar Masalah

Pemerintah juga perlu membenahi ekosistem bisnis, mulai dari biaya logistik, kepastian pasokan energi dan listrik, perizinan, akses pembiayaan, kualitas kawasan industri hingga keterampilan tenaga kerja.

Insentif juga perlu diarahkan untuk mendorong otomasi dan efisiensi energi. Khusus industri padat karya, peningkatan teknologi perlu dilakukan secara bertahap agar produktivitas meningkat tanpa menghilangkan kemampuan sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja.

Pemberian insentif seperti tax holiday pun dinilai perlu semakin diarahkan pada investasi yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Dampak tersebut antara lain penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, peningkatan ekspor, pelatihan tenaga kerja dan pengurangan emisi.

Indonesia juga perlu memperkuat daya saing manufaktur di tengah persaingan dengan negara seperti Vietnam. Persaingan tidak hanya ditentukan oleh tingkat upah tenaga kerja, tetapi juga keseluruhan biaya menjalankan bisnis.

Vietnam dinilai menjadi kompetitor karena memiliki ekosistem manufaktur yang relatif terintegrasi dan berorientasi ekspor. Karena itu, daya saing Indonesia tidak cukup dibangun dengan menekan biaya tenaga kerja, tetapi juga dengan menurunkan total cost of doing business.

Di sisi lain, besarnya peluang dari AI juga menghadirkan tantangan. Tenaga kerja muda Indonesia dinilai belum sepenuhnya siap menangkap peluang AI dalam skala besar.

Indonesia memang memiliki jumlah penduduk muda yang besar dan basis talenta digital yang terus berkembang. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam kemampuan matematika, sains, engineering, advanced computing, bahasa Inggris hingga keterampilan teknis yang dibutuhkan industri AI.

Baca Juga: Banyak UMKM Lahir untuk Bertahan Hidup, Pendampingan Jadi Kunci Naik Kelas

Kesenjangan tersebut membuka risiko Indonesia hanya menjadi pasar bagi teknologi AI yang dikembangkan negara lain. Dengan posisi tersebut, Indonesia berpotensi menjadi konsumen chip, cloud, aplikasi dan model AI dari luar negeri, sementara nilai tambah terbesar justru dinikmati negara lain.

Meski demikian, peluang untuk mengubah kondisi tersebut masih terbuka. Indonesia memiliki modal berupa pasar domestik yang besar, energi, data, posisi geografis serta ruang untuk membangun infrastruktur digital.

Karena itu, investasi pada sumber daya manusia menjadi bagian penting. Pendidikan STEM, pelatihan vokasi, reskilling dan computational skills perlu diperkuat. Hubungan antara perguruan tinggi, industri dan pemerintah juga perlu diperkuat agar kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan teknologi dapat lebih cepat dipenuhi.

Pada akhirnya, bonus demografi baru menjadi bonus ekonomi jika pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja diikuti peningkatan produktivitas.

Jika jutaan anak muda masuk pasar kerja tetapi sebagian besar hanya memperoleh pekerjaan dengan produktivitas rendah, besarnya populasi usia produktif justru dapat berubah menjadi tekanan sosial dan fiskal.

Karena itu, agenda ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan perlu berjalan dengan dua kaki. Manufaktur dan jasa modern dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, sementara digitalisasi, AI dan peningkatan kapasitas industri diperlukan untuk mendorong produktivitas.

Dengan strategi tersebut, bonus demografi tidak berhenti sebagai keunggulan jumlah penduduk, tetapi dapat menjadi sumber peningkatan kapasitas dan produktivitas ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News