KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kepala Pusat Kebijakan Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Abdurohman mengungkapkan, Indonesia telah pulih dari krisis pandemi berdasarkan perhitungan output barang dan jasa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga kuartal III 2021, bahkan hingga November 2021. 

Selain itu dampak krisis global akibat pandemi terhadap Indonesia juga dinilai lebih minim, lantaran Indonesia tidak termasuk rantai pasokan manufaktur global.

Kendati demikian, Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memberi peringatakan. Ia mengungkapkan, jika hanya mengandalkan boom commodity pada pertumbuhan ekonomi sifatnya akan temporer.

Baca Juga: Pariwisata Mulai Pulih, Tiket.com Catat Pertumbuhan Bisnis Hingga 40% Pada 2021

Sebab selain kualitas ekspornya rendah, tantangan pun akan makin kompleks terkait dengan isu lingkungan hidup dimana negara konsumen komoditas terbesar seperti Amerika Serikat (AS), China dan Eropa yang tengah menggeser ketergantungan terhadap energi fosil ke energi terbarukan.

“Melalui windfall komoditas karena efek dasar yang rendah menjadi tidak bisa diandalkan sebagai motor pemulihan tunggal. Malah yang menjadi pekerjaan berat pemulihan ekonomi adalah mendorong konsumsi domestik,” kata Bhima kepada Kontan.co.id, Minggu (26/12).

Menurutnya, selain porsi konsumsi cukup dominan, sebagian kelompok juga dinilai masih ragu untuk berbelanja karena pelonggaran ekonomi belum maksimal. Di sisi lain,  pemerintah harus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok karena inflasi global mempunyai efek kepada Indonesia.

Selain itu, Ia juga mengatakan jika dilihat dari  hasil windfall komoditas, ternyata malah menjadi beban bagi konsumen, karena harga minyak goreng naik, harga telur yang juga naik karena harga jagung sebagai pakan ayam di pasar internasional naik 25% sejak awal 2021 (year to date).

Baca Juga: Sambut 2022, Ini Strategi Manajer Investasi Meracik Portofolio Reksadana Campuran

“Kalau ingin pemulihan solid sebaiknya pemerintah mulai atur lagi insentif fiskal dan non fiskal pada 2022 agar pas dengan kondisi pasca turunnya risiko pandemi,” sambung Bhima.

Lebih lanjut, Ia memperhitungkan, ke depannya, pertumbuhan ekonomi bisa capai 5% namun dengan menghadapi tantangan yang harus  segera direspon pemerintah yakni, inflasi tinggi.

Editor: Noverius Laoli