KONTAN.CO.ID - DW. Pertarungan di Partai Konservatif untuk menggantikan Perdana Menteri Inggris Theresa May yang mengundurkan diri akhirnya menyisakan dua calon terkuat: Boris Johnson dan Jeremy Hunt.

Boris Johnson, yang juga pernah menjabat sebagai menteri luar negeri, mendapat dukungan terbanyak dari anggota Fraksi Partai Konservatif di parlemen. Dalam putaran kelima dan terakhir yang menyisakan dua dari seluruhnya sepuluh 10 kandidat, Johnson mendapat 160 suara. Jeremy Hunt berada di posisi kedua, namun suaranya terpaut jauh dengan hanya 77 suara. Menteri Lingkungan Michael Gove berada di peringkat ketiga dengan 75 suara dan tersingkir dari persaingan bersama kandidat-kandidat lain.

"Saya berharap bisa berkeliling Inggris untuk menetapkan rencana saya memenuhi Brexit, menyatukan negara kita, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi semua," tulis Johnson di Twitter setelah pemungutan suara putaran terakhir.

Sedangkan Jeremy Hunt mengaku tertinggal jauh, tapi tetap berharap akan ada kejutan: "Saya underdog - tetapi dalam politik, kejutan bisa terjadi, seperti yang terlihat hari ini," tulisnya di Twitter.

Keputusan terakhir tentang siapa yang akan memimpin Partai Konservatif dan menjadi Perdana Menteri Inggris yang baru, sekarang ada di tangan sekitar 160.000 anggota yang akan memilih di antara dua kandidat lewat surat. Menurut rencana pemilihan itu akan dilakukan akhir Juli.

Perdana Menteri Theresa May beberapa waktu lalu mengumumkan pengunduran diri setelah gagal mendapatkan dukungan yang cukup dari anggota parlemen untuk Kesepakatan Brexit yang dia rundingkan dengan Uni Eropa.

Brexit jadi tema utama

Boris Johnson adalah pendukung Brexit sejak awal dan berjanji akan membawa Inggris keluar dari Uni Eropa sampai batas waktu 31 Oktober mendatang, dengan atau tanpa kesepakatan.

Jeremy Hunt selama referendum tahun 2016 mendukung Inggris tetap berada di Uni Eropa. Setelah referendum memenangkan opsi Brexit, Hunt mempromosikan Brexit dengan kesepakatan, agar dampak ekonominya bisa diredam.

Uni Eropa berulang kali mengatakan tidak akan menegosiasikan kembali Kesepakatan Brexit yang sudah disepakati dengan pemerintahan Theresa May setelah perundingan bertahun-tahun. Masih belum jelas, bagaimana akhir dari skenario Brexit setelah pemerintahan baru Inggris nanti terbentuk.

Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti