KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia Perry Waryijo membeberkan beberapa hasil kesepakatan yang telah diambil dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN II pada hari ini, Jumat (25/8).

Pertama, Perry mengatakan, negara-negara ASEAN menilai bahwa pentingnya memanfaatkan bauran kebijakan makroekonomi. Menurutnya, bauran kebijakan merupakan kerangka kebijakan yang penting untuk diterapkan terutama dalam menjawab kondisi dan tantangan global saat ini.

Dalam hal ini, ASEAN juga mengundang International Monetary Fund (IMF) dan Bank for International Settlements (BIS) untuk bekerjasama dengan negara-negara asean (Asean Member State/AMS) untuk lebih memahami konteks regional sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap Kerangka Kebijakan Terintegrasi (IPF) dan Kerangka Keuangan dan Stabilitas Makro (MFSF).

Kedua, negara-negara ASEAN sepakat untuk memperkuat Konektivitas Pembayaran (Regional Payment Connectivity/RPC) dan mendorong penggunaan local currency transaction (LTC) pada KTT ASEAN Mei 2023 kemarin.

Nah, dalam pertemuan ini, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN telah menyetujui prinsip-prinsip tingkat tinggi mengenai kerangka LCT ASEAN. Perry bilang, prinsip-prinsip ini akan menjadi landasan untuk membangun dan menerapkan kerangka LCT ASEAN, sekaligus membina kolaborasi antar otoritas sektor keuangan.

Baca Juga: Ini Hasil Kesepakatan dalam Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ASEAN

"Kami berharap semakin banyak negara anggota ASEAN yang menjalin kerja sama di bidang LCT. Hal ini pada akhirnya akan mendorong stabilitas makroekonomi, sistem keuangan dan juga untuk mengatasi meningkatnya kerentanan eksternal," ujar Perry dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (25/8).

Ketiga, para pemimpin ASEN telah sepakat untuk memperluas Konektivitas Pembayaran Regional (RPC) di kawasan ASEAN. Komitmen ini akan membantu memfasilitasi pembayaran lintas negara yang lancar dan aman.

Dalam konteks ini, negara-negara ASEAN telah menyepakati peta jalan RPC yang menguraikan jangka waktu anggota ASEAN bergabung dengan RPC. Dalam peta jalan ini, Vietnam akan menjadi peserta RCP dan negara-negara ASEAN lainnya akan menyusul.

"Selain itu, terdapat kesepakatan untuk memperluas cakupan RPC di luar anggota ASEAN," katanya.

Keempat, negara-negara ASEAN telah menyelesaikan pedoman implementasi untuk memperkuat literasi keuangan digital di ASEAN yang bertujuan untuk memberikan panduan yang berorientasi pada tindakan bagi para pembuat kebijakan di ASEAN dan akan melengkapi panduan yang ada dalam agenda inklusi keuangan ASEAN dan global.

Baca Juga: Menteri Energi Se-ASEAN Sepakati Pernyataan Bersama Interkoneksi Antar Negara

Selain itu, Keketuaan Indonesia ASEAN juga telah menyelenggarakan Festival Inklusi Keuangan Digital (DFI) di sela-sela AFMGM ke-10 pada Agustus 2023 yang lalu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan individu di bidang keuangan digital.

Kelima, negara-negara ASEAN mulai berdiskusi untuk memperkuat proses keuangan ASEAN agar ASEAN dapat merespons lanskap ekonomi global yang dinamis. Sejalan dengan hal tersebut, para pemimpin ASEAN mendukung pembentukan task force (satuan tugas) peninjauan kembali mandat komite kerja (Working Committe Mandates).

Perry bilang, untuk tahap awal ini, Satgas dibentuk untuk menyusun pedoman-pedoman yang diperlukan oleh masing-masing panitia kerja agar dapat meninjau kembali mandat panitia kerja dalam rangka menyambut Asean Economic Community (AEC) 2025 dan seterusnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari