KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) telah membantu pemerintah untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada tahun 2022 sebesar Rp 224 triliun.

Ini dilakukan dengan skema burden sharing atau berbagi beban, yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) III Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo.

Dalam SKB III tersebut, BI diperbolehkan untuk memborong surat berharga negara (SBN) di pasar perdana. Ini juga sehubungan dengan adanya krisis pandemi Covid-19.

Perry mengungkapkan, dana yang digelontorkan tersebut memang untuk kebutuhan kesehatan. Dalam hal ini untuk membeli vaksin dan lain-lain.

Namun, karena ternyata ada sisa, maka Sri Mulyani pun menggunakan dana tersebut untuk menambah subsidi energi. Terlebih pada tahun 2022 harga energi meningkat pesat karena ketidakpastian global.

Baca Juga: Gubernur BI Beberkan Dua Skenario Titik Tengah Pertumbuhan EkonomI Indonesia di 2023

"Memberi subsidi terus-terusan itu tidak bagus. Ya saya tahu. Tapi, kalau kemarin tidak dikasih subsidi, inflasi bisa melonjak tinggi," tutur Perry, Rabu (25/1) di Jakarta.

Perry mengatakan, bila pada waktu itu pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri sesuai harga pasar, maka inflasi bisa melambung hingga 15% yoy.

Nah, dengan tingginya inflasi, maka mau tak mau BI harus mengerek suku bunga acuan. Bila subsidi tak diberikan, maka suku bunga acuan bisa naik ke 17%.

Bila ini terjadi, maka akan banyak perusahaan yang gulung tikar mengingat cost of fund juga akan meningkat tajam.

"Iya, kasih subsidi terus-terusan tidak baik. Namun, dalam kondisi normal. Kalau di situasi kemarin tidak diberi subsidi, ya panjenengan (kalian para pengusaha) akan gulung tikar, lah!" tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari