KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melihat likuiditas perbankan dan perekonomian memadai untuk mendorong berlanjutnya peningkatan kredit maupun pembiayaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan pada Maret 2023, rasio Alat Likuid  terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat tinggi yakni 28,91% pada Maret 2023.

“Perkembangan ini sejalan dengan stance kebijakan likuiditas Bank Indonesia yang akomodatif,” ujarnya dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Selasa (18/4).

Ia melanjutkan, likuiditas perekonomian juga tetap memadai dalam mendukung kegiatan ekonomi. Menurutnya, ini tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) bulan Maret 2023 yang masing-masing tumbuh sebesar 4,8% year on year (YoY) dan 6,2% (YoY).

Baca Juga: BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun Ini Hanya Mencapai 2,6%

“Likuiditas yang memadai pada gilirannya mendukung ketersediaan dana bagi perbankan untuk penyaluran kredit/pembiayaan bagi dunia usaha dan mengarahkan suku bunga perbankan yang kondusif mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Perry mengungkapkan bahwa suku bunga Indonesia tetap rendah sebesar 5,65% tercatat pada 17 April 2023. Dikatakannya, imbal hasil surat berharga negara (SBN) tenor jangka pendek tercatat 6,24%, menurun 20 basis poin (bps) dibandingkan dengan level Februari 2023, sedangkan imbal hasil SBN tenor jangka panjang terkendali.

Selain itu, lanjut dia, suku bunga deposito 1 bulan pada Maret 2023 juga tercatat rendah 4,10%, turun 2bps dibandingkan dengan Februari 2023. Suku bunga kredit Maret 2023 juga kondusif mendukung permintaan kredit, yakni sebesar 9,38%, meningkat 4 bps dibandingkan dengan level bulan sebelumnya.

“Bank Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas untuk terjaganya stabilitas sistem keuangan serta mendorong berlanjutnya peningkatan kredit/pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional,” tandasnya.

Untuk diketahui, BI kembali menahan suku bunga acuan BI-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75%. Keputusan ini dilakukan karena BI konsisten dengan stance kebijakan moneter preemptive looking.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi