JAKARTA. Komisaris Utama PT Pertamina Umar Said mengungkapkan tekanan politik dari DPR selalu menyambut perusahaan BUMN besar seperti Pertamina. Umar pun mengungkapkan ada potensi pemerasan yang dilakukan anggota DPR kepada Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan. 

"Oh iya itu (ada pemerasan)," ujar Umar Said di Jakarta, Senin (8/9/2014). Umar memaparkan pemanggilan direksi Pertamina ke DPR adalah hal yang aneh. Pasalnya kebijakan migas di dalam negeri bukan urusan Pertamina, melainkan pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Ini kan bukan urusan Pertamina, ini urusannya pemerintah, yang dipanggil pemerintah dong," ungkap Umar.

JKN Bentuk Nyata Perhatian Pemerintah Terhadap Masyarakat

Umar menambahkan DPR sebagai lembaga politik, seharusnya memanggil lembaga politiknya. Karena peran Pertamina sebagai perusahaan BUMN adalah lembaga bisnis. "Panggil Pertamina Jadi nggak nyambung," papar Umar. (Adiatmaputra Fajar Pratama)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News