JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan gas (BPH Migas) akan meninjau ulang kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah daerah. Hal itu dilakukan lantaran terjadi kekurangan pasokan BBM subsidi di beberapa daerah tertentu. Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim mengatakan, pihaknya akan mencermati, apakah konsumsi BBM subsidi sudah tepat sasaran. Menurutnya, ciri khas daerah penghasil tambang seperti Kalimantan memang selalu diwarnai fenomena cepat habisnya BBM subsidi. Namun, untuk menambah kuota BBM subsidi diperlukan revisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Padahal, APBN-P 2012 telah menetapkan kuota BBM subsidi menjadi sebesar 40 juta kilo liter (KL) dari APBN 2012 sebesar 37,5 juta KL. Angka itu hanya premium, tidak termasuk solar."Kouta BBM subsidi di tiap-tiap lokasi sudah ditetapkan melalui APBN 2012. Kekurangannya, akan kami lihat dulu, apakah itu betul-betul untuk transportasi atau juga ikut digunakan industri tambang,” ujar Ibrahim, Selasa (1/5).Ibrahim bilang, aksi ancaman berupa pemboikotan batubara di Kalimantan jika kuota BBM subsidi tidak ditambah akan disikapi dengan lebih proaktif. Pihaknya akan memantau penggunaan BBM di wilayah bersangkutan. BP Migas akan melakukan analisis apakah kurangnya kuota BBM subsidi hanya dikarenakan untuk konsumsi (transportasi). Jika benar demikian maka pemerintah akan mempertimbangkan untuk menambah kuota tersebut. “Kami akan lihat lagi, apa betul seperti itu. Karena hanya di daerah penghasil tambang seperti di Kalimantan yang terjadi fenomena antrean BBM panjang hingga berjam-jam,” tukas Ibrahim.
BP Migas tinjau ulang kuota BBM subsidi di daerah
JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan gas (BPH Migas) akan meninjau ulang kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah daerah. Hal itu dilakukan lantaran terjadi kekurangan pasokan BBM subsidi di beberapa daerah tertentu. Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim mengatakan, pihaknya akan mencermati, apakah konsumsi BBM subsidi sudah tepat sasaran. Menurutnya, ciri khas daerah penghasil tambang seperti Kalimantan memang selalu diwarnai fenomena cepat habisnya BBM subsidi. Namun, untuk menambah kuota BBM subsidi diperlukan revisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Padahal, APBN-P 2012 telah menetapkan kuota BBM subsidi menjadi sebesar 40 juta kilo liter (KL) dari APBN 2012 sebesar 37,5 juta KL. Angka itu hanya premium, tidak termasuk solar."Kouta BBM subsidi di tiap-tiap lokasi sudah ditetapkan melalui APBN 2012. Kekurangannya, akan kami lihat dulu, apakah itu betul-betul untuk transportasi atau juga ikut digunakan industri tambang,” ujar Ibrahim, Selasa (1/5).Ibrahim bilang, aksi ancaman berupa pemboikotan batubara di Kalimantan jika kuota BBM subsidi tidak ditambah akan disikapi dengan lebih proaktif. Pihaknya akan memantau penggunaan BBM di wilayah bersangkutan. BP Migas akan melakukan analisis apakah kurangnya kuota BBM subsidi hanya dikarenakan untuk konsumsi (transportasi). Jika benar demikian maka pemerintah akan mempertimbangkan untuk menambah kuota tersebut. “Kami akan lihat lagi, apa betul seperti itu. Karena hanya di daerah penghasil tambang seperti di Kalimantan yang terjadi fenomena antrean BBM panjang hingga berjam-jam,” tukas Ibrahim.
