JAKARTA. Proyek pengembangan gas alam cair atawa Liquid Natural Gas (LNG) Tangguh Train-3 di Teluk Buntuni, Papua Barat yang menelan investasi US$ 12 miliar menemui babak baru. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegian Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjanjikan analisis dampak lingkungan (Amdal) segera terbit. SKK Migas  juga akan menambah bagi hasil produksi migas untuk pemerintah daerah lebih besar mulai tahun ini.

Rudi Rubiandini, Kepala SKK Migas bilang, pihaknya telah memperoleh kesepakatan dengan British Petroleum (BP) Berau Ltd,  selaku operator LNG Train-3. "Pemda akan memperoleh pendapatan yang besar, Insya Allah mulai tahun ini. Hitung-hitungan bagi hasilnya juga hampir selesai," kata dia, akhir pekan lalu.

Seperti diketahui, pemda setempat menolak memberikan izin Amdal pembangunan LNG Tangguh Train-3. Pasalnya, mereka tidak puas akan dana bagi hasil yang diperoleh dari penjualan gas dari Train-1 dan Train-2.

Dana bagi hasil dari Train-1 dan Train-2 untuk pendapatan asli daerah tidak signifikan lantaran baru diberikan setelah proyek onstream pada 2010 silam. Bahkan, bagian hasil produksi untuk pemerintah pusat maupun daerah masih tergerus beban biaya pembangunan proyek itu hingga tahun 2020 mendatang.

Alhasil, pemda setempat meminta pembagian bagi hasil produksi migas dari Train-3 mulai diperoleh setelah Amdal dikeluarkan, yakni mulai tahun 2013 ini. Namun, keinginan ini menjadi persoalan bagi operator sebab Train-3 diproyeksikan baru dapat beroperasi mulai 2019.

Rudi mengatakan, pihaknya menjamin bagian pemerintah pusat dan daerah dari Train-1, Train 2 dan Train-3 juga tidak akan terpakai untuk biaya pembangunan LNG Train-3. "Kami sudah punya beberapa kesepakatan dengan BP, agar Train-3 tetap berjalan dan bagian Indonesia tidak terganggu," imbuhnya.

Dalam waktu dekat, SKK Migas akan melakukan kunjungan ke Teluk Bintuni untuk melobi pemerintah daerah agar segemenerbitkan Amdal. Pihaknya optimistis pemerintah setempat bakal setuju karena dana bagi hasil yang akan diterima lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Bakal lobi Pemda Papua

Rudi bilang, sekarang ini pihaknya masih menunggu kajian tim dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terkait perhitungan dana bagi hasil dari ketiga train tersebut. "Senin selesai akan dibawa ke Papua, kami juga sambil meminta Amdal," kata dia tanpa merincikan dana bagi hasilnya.

SKK Migas juga optimistis konstruksi LNG Tangguh Train-3 bakal berjalan lancar setelah tiga bank domestik, yakni Bank Mandiri, BNI, dan BRI, sepakat membentuk sindikasi untuk mendanai pembangunannya. "BP sudah setuju sindikasi untuk masuk, cuma berapa persennya masih negosiasi," kata dia.

Seperti diketahui, Undang-Undang No 33/2004 tentang Pengaturan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Pemprov Papua Barat, berhak mengantongi 70% dari porsi dana bagi hasil migas yang diperoleh pemerintah pusat. Adapun porsi bagi hasil pemerintah pusat adalah 70% dari hasil penjualan gas. Namun sejak 2010 lalu Pemda Papua Barat belum mendapatkan bagi hasil sebanyak 70% yang disyaratkan UU.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Azis Husaini