KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah berhasil menyalurkan dana untuk pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR) subdisi sebanyak 235.471 unit sepanjang Januari hingga 12 Desember 2023.

Rinciannya, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 229.000 unit rumah dengan nilai anggaran Rp 26,32 triliun. Lalu, KPR Tapera sebanyak 6.471 unit atau senilai Rp 1,01 triliun. 

Ketua Komisioner BP Tapera, Adi Setianto mengatakan, penyaluran dana FLPP tersebut sudah mencapai target yang dianggarkan tahun ini. Seperti diketahui, anggaran  pembiayaan rumah subsidi yang disalurkan BP Tapera tahun ini terdiri dari FLPP dan KPR Tapera. 

Pembiayaan FLPP tahun ini ditargetkan sebanyak 229.000 unit dengan nilai Rp 25,,18 triliun. Sedangkan KPR Tapera ditargetkan sebanyak 12.072 unit atau senilai Rp 1,5 triliun. 

"Berkat kerja sama yang baik dari semua tim, bank penyalur dan pengembang serta BP Tapera maka target 2023 ini dapat kami capai. Ini bentuk komitmen tinggi dari semua pemangku kepentingan," kata Adi dalam paparan seminar virtual bertajuk Peran Strategis BP Tapera dalam Ekosistem Perumahan Indonesia, Selasa (12/12). 

Anggaran dana FLPP disalurkan BP Tapera melalui 40 bank penyalur KPR subsidi. BTN  menjadi bank penyalura paling tinggi yakni sebanyak 126.269 unit, diikuti BTN Syariah sebanyak 35.205 unit, BRI sebanyak 22.076 unit, diikuti BNI sebanyak 14.193 unit, Bank BJB sebanyak 7.744 unit, BSI sebanyak 4.360 unit, Bank Mandiri sebanyak 3.343 unit, BJB Syariah sebanyak 2.566 unit, Bank Sumselbabel sebanyak 1.910 unit serta Bank Sumselbabel Syariah sebanyak 1.230 unit.

Adi mengatakan, angka backlog perumahan atau kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan di Indonesia masih tinggi. Kesenjangan tersebut diperkirakan menyentuh angka 12,7 juta unit. Di satu sisi, pemerintah telah menargetkan pada 2045, Indonesia zero backlog.

Perana Strategis BP Tapera dalam Ekosistem Perumahan

Dalam ekosistem perumahan di Tanah Air, BP Tapera menjadi salah satu aktor penting. Lembaga ini berperan dalam pengelolaan dana tabungan perumahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian yang layak.

Adi menjelaskan, ada empat isu yang selama ini dihadapi oleh semua insan perumahan terkait dengan ekosistem pembiayaan perumahan. Di antaranya availability, affordability, accessibility, dan sustainability.

Isu availability berkaitan dengan ketersediaan dana. Seperti diketahui, fundamental dalam pembiayaan perumahan menyangkut mix and match antara penyediaan dana jangka pendek dengan jangka panjang.“Untuk KPR perumahan tenornya panjang itu membutuhkan pendanaan jangka panjang. Di sinilah peranan BP Tapera dalam menyediakan terkait dengan likuiditas,” jelas Adi. 

Dari sisi isu affordability atau kemampuan masyarakat dalam hal memiliki rumah, BP Tapera hadir dengan memberikan skema-skema pembiayaan terjangkau. “Kita memiliki peran untuk membuat skema-skema pembiayaan untuk rumah maupun high rise, bersama dengan perbankan.

FLPP menjadi salah satu skema yang ditawarkan BP Tapera. Fasilitas ini diharapkan dapat menjadi ‘jalan tol’ bagi MBR yang memiliki penghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan untuk memiliki rumah yang layak huni.   Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP), Junaidi Abdillah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyoroti masih adanya tantangan yang dihadapi para mitra strategis dalam mendukung program sejuta rumah. 

“Misalnya, terkait perizinan, pembiayaan, pertanahan, dan institusi lainnya yang terlibat langsung di dalam bagaimana mensupport program satu juta rumah ini nah itu sampe sekarang masih banyak permasalahan-permasalahan yang belum tertuntaskan,” ucap Junaidi.

Dia berharap, ke depannya melalui BP Tapera sebagai salah satu mitra kerja dari Apersi untuk menjawab tantangan tersebut dan turut mendorong adanya sinergi bersama dengan seluruh stakeholder terkait dalam mendukung pemeritah pada program sejuta rumah. “Saya berharap kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam program satu juta rumah itu harus betul-betul adanya sinergi ini penting,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dina Hutauruk