KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan bahwa sejak tahun 2010 hingga 31 Juli 2024, pihaknya telah menyalurkan pembiayaan perumahan sebesar Rp 142,11 triliun untuk 1.522.035 unit rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, merinci bahwa pembiayaan tersebut terdiri dari dua kategori utama: dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 1.508.298 unit rumah dengan nilai Rp 140,016 triliun, serta Pembiayaan Tapera untuk 13.737 unit rumah senilai Rp 2,10 triliun, yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Tantangan utama dalam pembiayaan perumahan adalah pemenuhan backlog kepenghunian yang sudah mencapai 6,9 juta rumah tangga, sumber pembiayaan KPR yang belum kompetitif, ketimpangan akses dan daya beli masyarakat, serta transisi demografi keperkotaan,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (14/8).

Baca Juga: Kalangan Pekerja Resmi Menggugat Undang-Undang (UU) Tapera

Heru menjelaskan, dari data backlog kepemilikan per desil, 83% merupakan MBR. Menurutnya, agar mereka dapat menempati rumah layak dan terjangkau dan sebagai upaya dalam rangka mempercepat upaya mengatasi backlog perumahan, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri.

"Pemerintah hadir melalui dukungan APBN, dimana BP Tapera berfungsi sebagai pengelola dana dan demand aggregator," jelasnya.

Di sisi lain, kata dia, ada pula dukungan perbankan dari sisi pembiayaan, developer dari sisi pasokan, dan masyarakat pada umumnya sebagai peserta Tapera.

Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024, kontribusi program FLPP diharapkan mampu berkontribusi mengurangi backlog kepemilikan rumah bagi MBR sebesar 1,3%. Kontribusi program FLPP sejak 2010 hingga 2024 terhadap backlog rumah MBR diperkirakan telah mencapai 7,5%.

Baca Juga: Pemerintah Hormati Sidang Gugatan UU Tapera di MK

Untuk itu, lanjut Heru, BP Tapera hadir untuk meningkatkan ketersediaan dana dan prioritisasi penyaluran sehingga mencukupi dan lebih tepat sasaran, menyediakan pembiayaan yang terjangkau. 

"Ini sesuai dengan kemampuan, meningkatkan bankability peserta informal dengan tabungan beserta profiling demand dan risikonya, serta untuk mengelola dana jangka panjang berbasis tabungan yang diharapkan dapat menggantikan peran APBN serta mengatasi masalah funding mismatch pembiayaan perumahan," tandasnya.

Selanjutnya: New Booking KPR Naik 39% di Semester I-2024, Bank Muamalat Pacu KPR Hijrah Baitullah

Menarik Dibaca: Daftar 11 Promo CFC dan Hokben Edisi Kemerdekaan 15-18 Agustus 2024 Mulai Rp 8.000

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .