KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan kesiapannya untuk mendukung pengembangan opsi rumah subsidi kompak di wilayah perkotaan, sesuai dengan arahan dan kebijakan pemerintah. 

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan bahwa lembaganya akan mengikuti sepenuhnya desain dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Kami ini lembaga hukum publik, lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk mengelola pembiayaan perumahan, termasuk KPR Sejahtera FLPP. Jadi tentu kami akan mengikuti desain dari kebijakan pemerintah,” ujar Heru saat ditemui Kontan usai Rapat Koordinasi dengan DJKN dan stakeholder lainnya, Rabu (11/6)

Program NHM Peduli Sukses Pulihkan Akses Air Bersih di Kao Barat

Heru menjelaskan, jika pemerintah menghadirkan opsi rumah subsidi dengan fitur lebih kompak khusus untuk kawasan perkotaan, BP Tapera siap menyesuaikan pembiayaannya melalui skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Skema ini tetap akan dijalankan dengan pola pembiayaan yang sama, yaitu 75% dari APBN dan 25% dari perbankan.

Baca Juga: Kuota FLPP Naik 350.000 Unit, APBN BP Tapera Bakal Ditambah Lebih Dari Rp 30 Triliun

“Kalau ada rumah kompak dengan harga yang lebih rendah, tentu alokasi subsidi per unitnya akan kita sesuaikan. Namun, skema pembiayaannya tetap FLPP, tidak berubah,” tegas Heru.

Saat ini, rumah subsidi standar memiliki luas bangunan 36 m² dan luas tanah 60 m², dengan harga rata-rata sekitar Rp 166 juta di wilayah Jawa dan Rp185 juta di kawasan Jabodetabek. Jika ke depan hadir rumah dengan desain dan luasan yang lebih kecil—sesuai kebutuhan kawasan metropolitan, BP Tapera menyebut hal itu bisa memberikan peluang untuk menambah jumlah unit rumah yang dapat dibangun.

Baca Juga: Per 16 Mei 2025, BP Tapera Catat Kinerja Rumah Subsidi Capai 126.138 Unit

“Dengan desain rumah yang lebih kecil dan harga lebih terjangkau, tentu ada potensi penambahan jumlah unit. Ini bisa menjadi solusi atas backlog perumahan di kota-kota besar,” tambahnya.

Heru menekankan bahwa pembahasan ini masih dalam tahap awal, yakni public hearing dan pengumpulan masukan dari berbagai asosiasi pengembang dan profesi.

"Kita sedang menjaring masukan supaya peraturan nanti benar-benar fit untuk masyarakat," tutupnya.

Baca Juga: DJKN Kemenkeu Panggil BP Tapera, BTN, Pengembang Bahas Opsi Rumah Subsidi & Luasannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News