KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyebut belum memiliki gambaran pasti kapan iuran program Tapera itu bakal dilakukan.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, perusahaan yang dipimpinnya baru berdiri sejak 2019 lalu alias lima tahun belakangan ini. Untuk itu, pihaknya masih membangun kepercayaan publik terhadap BP Tapera.

“Sebagai lembaga baru yang beroperasional di 2019, baru lima tahun, dalam rangka pembenahan tata kelola dalam membangun kepercayaan masyarakat. Belum ada rencana collection (iuran) kepersertaan baru baik ASN dan non ASN,” ujarnya dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (5/6).

Heru mengungkapkan, sejauh ini BP Tapera hanya mengelola dua sumber dana, pertama dana alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Baca Juga: Kuartal I-2024 KPR Macet Naik 14%, Tapera Dikhawatirkan Makin Tambah Beban Masyarakat

“Kedua dana peserta Tapera untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) ex Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum),” ungkapnya.

Di lokasi yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti mengatakan bahwa program Tapera ini masih memerlukan aturan lanjutan terkait pelaksanaannya.

Menurutnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang bakal mengeluarkan aturan mengenai penarikan iuran kepada ASN.

“Bu Menkeu belum keluarkan hal tersebut karena kita tahu ini adalah lembaga pengelola dana tak bisa langsung tiba-tiba settle. Kondisi saat ini masih dalam kondisi penyiapan jadi masih belum tahu kapan ASN (ditarik iuran), karena masih long way to go untuk menerapkan itu,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi