KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah yang mencapai 9,9 juta rumah dan mendukung program 3 juta rumah.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, terdapat 9,9 juta Rumah Tangga dengan backlog kepemilikan rumah dan 26,9 juta Rumah Tangga dengan backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Backlog ini tersebar di 98 wilayah perkotaan dan 416 wilayah pedesaan (pesisir dan non-pesisir).

Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Doddy Bursman, menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah ini, BP Tapera memerlukan kerja sama yang solid dari seluruh stakeholder. Tujuannya agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat menempati rumah yang layak dan terjangkau.

"Pemerintah mendukung melalui APBN, dengan BP Tapera berperan sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang mengelola dana FLPP dan juga sebagai demand aggregator untuk penyediaan data MBR. Dukungan dari perbankan untuk menyalurkan pembiayaan, pengembang untuk penyediaan supply rumah, serta stakeholders terkait lainnya juga sangat penting," ujar Doddy dalam keterangan resmi, Selasa (20/8).

Baca Juga: Pengembang Rumah Subsidi Harapkan Penambahan Kuota FLPP

Doddy menjelaskan bahwa tantangan utama dalam memenuhi kebutuhan perumahan meliputi keterbatasan lahan yang menyebabkan harga tanah tinggi, terutama di daerah perkotaan, serta lokasi perumahan yang jauh dari pusat aktivitas yang menambah waktu tempuh.

Selain itu, tantangan dari sisi konstruksi termasuk tingginya harga bahan bangunan akibat kurangnya produksi massal dan terbatasnya ketersediaan rumah layak huni yang mendukung inisiatif hijau.

Menurut Doddy, strategi yang diperlukan untuk mendukung program pembiayaan perumahan bagi MBR adalah perluasan pengembangan pembiayaan perumahan, pengurangan beban fiskal pemerintah, dan penyediaan dana murah jangka panjang untuk mengatasi mismatch maturity.

"Ke depan, BP Tapera akan terus memperluas sumber dana sesuai ketentuan peraturan perundangan. Selain dana dari Peserta dan Pemerintah melalui APBN, kami akan mengoptimalkan sumber dana lain sesuai ketentuan peraturan perundangan," tandas Doddy.

Baca Juga: BP Tapera Catat Pembiayaan Perumahan Capai Rp 142,11 Triliun Hingga Juli 2024

Doddy menambahkan bahwa BP Tapera akan meningkatkan ketersediaan dana dan prioritas penyaluran agar lebih tepat sasaran, menyediakan pendanaan yang terjangkau sesuai kemampuan, serta meningkatkan bankability peserta informal melalui mekanisme tabungan dan profiling demand serta risiko.

Dengan pengelolaan dana jangka panjang berbasis tabungan, diharapkan dapat menggantikan peran APBN dan mengatasi masalah funding mismatch dalam pembiayaan perumahan. 

"BP Tapera siap mendukung program tiga juta rumah dan akan menjaga penyaluran perumahan bagi masyarakat serta selalu siap menerima penugasan dari pemerintah yang akan datang," tegas Doddy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .