KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyiapkan strategi komprehensif untuk mencegah munculnya kemiskinan baru akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama diarahkan pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi masyarakat terdampak.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan, bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga menghancurkan struktur ekonomi masyarakat, seperti hilangnya lahan pertanian, rumah tinggal, dan sumber penghidupan utama.

“Ketika bencana terjadi, struktur ekonomi lama bisa runtuh. Tugas kami adalah memastikan masyarakat tidak terjebak dalam kondisi rentan yang berkepanjangan dan jatuh ke jurang kemiskinan baru,” ujar Budiman saat ditemui di Jakarta, Selasa (16/12).

Tambahan Kuota 10%, Pengamat: Bukti Pemerintah Perkuat Pasokan BBM Swasta

Baca Juga: Prabowo Minta Audit Total Toba Pulp Lestari, Operasional Pabrik Dihentikan Sementara

Menurut Budiman, BP Taskin memandang fase rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai momentum strategis untuk membangun kembali sistem sosial ekonomi yang lebih adil dan tangguh dibandingkan kondisi sebelum bencana. Karena itu, langkah pemulihan tidak semata berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, BP Taskin akan menggunakan pendekatan berbasis kajian sosiologis, antropologis, dan ekonomi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Di antaranya Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Sosial, Kementerian Transmigrasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta BUMN.

“Bukan sekadar teknis. Kami menghubungkan kebutuhan di lapangan. Misalnya hunian sementara dengan BNPB, urusan lahan dengan Kementerian Pertanian, dan seterusnya,” kata Budiman.

Dalam waktu dekat, BP Taskin juga akan mengerahkan tim ke wilayah terdampak untuk memetakan tingkat kerusakan secara detail, mulai dari lahan pertanian yang hilang hingga rumah warga yang hancur total. Data tersebut akan menjadi dasar perumusan kebijakan pemulihan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Pemulihan pascabencana harus berbasis kajian mendalam. Kalau misalnya ada desa yang hampir seluruh penduduknya meninggal dan hanya tersisa sedikit rumah tangga, maka opsi seperti transmigrasi lokal juga bisa dipertimbangkan,” ujarnya.

Budiman menilai bencana kerap menyamakan kondisi ekonomi masyarakat menjadi sama-sama miskin akibat hilangnya aset dan batas kepemilikan lahan. Karena itu, BP Taskin melihat perlu adanya pembangunan sistem ekonomi baru yang mampu menciptakan tatanan sosial yang lebih kuat.

“Bayangkan satu desa hilang, sawah habis, rumah habis. Sebelum bencana ada yang kaya dan miskin, setelah bencana semuanya miskin. Maka tugas BP Taskin adalah membangun masyarakat baru dengan sistem ekonomi baru di atas bencana itu,” kata Budiman.

Baca Juga: Ramai Desakan Naikkan Batas PTKP, Begini Respon Ditjen Pajak

Selanjutnya: Prabowo Minta Audit Total Toba Pulp Lestari, Operasional Pabrik Dihentikan Sementara

Menarik Dibaca: Pasar Kripto Ambles, Token Ini Melejit 25% ke Puncak Top Gainers

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News