KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebagai bank milik pemerintah daerah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki peluang yang menjanjikan dari penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Ini sejalan dengan dorongan pemerintah pusat agar memanfaatkan kartu tersebut dalam melakukan transaksi untuk belanja daerah.

Seperti diketahui, Kartu Kredit Pemerintah Daerah/ KKI adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.

PT Bank BPD DIY misalnya mencatat realisasi transaksi KKPD hingga saat ini mencapai Rp 13,82 miliar. KKPD ini telah digunakan oleh seluruh Pemda se-DIY pada 61 SKPD untuk 83 rekening.

JKN Bentuk Nyata Perhatian Pemerintah Terhadap Masyarakat

Baca Juga: OJK Sebut Prospek BPD atau BPR-BPRS Melantai di BEI Cukup Positif

Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah Bank BPD DIY Raden Agus Trimurjanto menyampaikan, saat ini di Bank BPD DIY mengimplementasikan KKPD/KKI Fitur QRIS dan Online Payment. Menurutnya, potensi KKPD ini cukup besar.

"Karena sesuai arahan Kemenko dalam Kerangka Kebijakan dan strategi P2DD Tahun 2025-2029 dan Program Kerja Satgas P2DD Tahun 2025 yang salah satunya fokus pada Penguatan digitalisasi BPD untuk substansi KKPD/KKI, hal ini juga menjadi salah satu agenda roadmap TP2DD se DIY," kata Agus kepada kontan.co.id.

Agus menerangkan, tahun 2025 menjadi tahun dengan implementasi peningkatan pengguna KKPD/KKI yang tinggi karena semua SKPD di seluruh Pemda se-DIY akan menggunakan KKPD/ KKI untuk belanja sesuai arahan Kemenko sebagai ketua satgas P2DD Nasional.

Adapun Direktur Keuangan, Treasury & Global Services PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk  Edi Masrianto menerangkan, realisasi transaksi KKPD posisi hingga Desember 2024 sebesar Rp 33,49 miliar dari total KKI yang terbit sebanyak 1.651 dengan nasabah OPD tersebar di seluruh Pemda Kota Kab di Jawa Timur.

Baca Juga: Asbanda Dorong BPD Tingkatkan Kualitas Layanan Simpeda

"Perkembangannya sangat positif, karena dengan adanya 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur, serta lebih dari 5.000 satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dan jutaan UMKM. Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi Bank Jatim dalam sektor keuangan daerah, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM dan digitalisasi transaksi pemerintah," jelasnya.

Edi menjelaskan, skema dalam penerbitan KKPD, yang pertama yaitu Bank penerbit yang telah bekerja sama pola cobranding, menyediakan fasilitas kredit kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan limit tertentu.

Setelah diterbitkan, kartu kredit pemda tersebut dapat digunakan oleh OPD menggunakan untuk melakukan pembayaran kepada merchant atau penyedia jasa. Menurutnya, untuk transaksi menggunakan Kartu kredit pemda tidak dikenakan bunga (0%), dengan tidak ada skema cicilan atau tenor seperti pada kartu kredit konsumen karena pelunasan dilakukan secara penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami memproyeksikan sesuai dengan target pemda yaitu 40% dari total OPD di Jawa timur, hal ini dikarenakan penggunaan Kartu Kredit Pemda merupakan salah satu indikator dalam peningkatan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)," ungkapnya.

Baca Juga: Jurus Sejumlah BPD Menangkal Serangan Siber dan Lindungi Data Nasabah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News