BPD Kalbar Incar Channeling Syariah di Seluruh Kabupaten



JAKARTA. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BPD Kalbar) optimistis mampu menggarap layanan syariah di seluruh kabupaten yang ada di Kalbar pada tahun ini. Caranya, lewat layanan office channeling.

Direktur Utama BPD Kalbar Djamaluddin Malik mengatakan, saat ini channeling layanan produk syariah masih tersebar di lima kabupaten. Yakni, Kabupaten Singkawang, Sambas, Mempawah, Ketapang, dan Sintang.

"Tahun ini, kami berharap bisa menyelesaikan program channeling syariah, sehingga kami bisa menawarkan produk-produk syariah di seluruh kabupaten di seluruh Provinsi Kalbar," kata Djamaluddin.


Dia juga berharap penambahan channeling ini akan mendukung bisnis BPD Kalbar tahun ini. "Kami ingin pertumbuhan total aset sebesar 20% atau menjadi Rp 5,88 triliun," ujarnya.

Hingga akhir Desember 2009, total aset BPD Kalbar mencapai Rp 4,9 triliun. Angka ini naik hampir 20% dibandingkan posisi per Desember 2008 yang memiliki total aset sebesar Rp 4,1 triliun.

Tentu saja, kenaikan aset ini juga disokong oleh pertumbuhan kredit. Sepanjang tahun 2009, penyaluran kredit BPD Kalbar meningkat 52% atau mencapai Rp 3,1 triliun dari posisi sekitar Rp 2,1 triliun pada akhir tahun 2008.

Sementara, dana pihak ketiga (DPK) bertambah hingga Rp 700 miliar. Alhasil, "Total perolehan DPK BPD Kalbar pada akhir tahun mencapai Rp 3,7 triliun," jelas Djamaluddin.

Saat ini, loan to deposit ratio (LDR) BPD Kalbar mencapai 87,75%. Sementara tingkat rasio kredit bermasalah (NPL) berada di bawah 1%, tepatnya 0,12%.

Meski telah masuk pada bisnis syariah, bank milik Pemprov Kalbar itu tak melupakan kredit sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Ini karena modal kami terbatas, yaitu sekitar Rp 400 miliar. Dengan masuknya produk syariah, setidaknya tahun ini kami berharap penyaluran kredit menjadi Rp 3,8 triliun," tegasnya.

Sekadar informasi, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) BPD Kalbar per akhir 2009 mencapai 19%. Modal BPD Kalbar bertambah menjadi Rp 400 miliar setelah Pemprov Kalbar menambah modalnya sekitar Rp 200 miliar.

Adapun portofolio kredit BPD yang telah memiliki 54 kantor operasional ini terdiri dari kredit UMKM dan kredit investasi. Sekitar 95% merupakan kredit UMKM. Sisanya, tersalur ke korporasi sebagai modal kerja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Johana K.