KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Pembangunan Daerah (BPD) tengah mengalami kelebihan likuiditas. Pasalnya, penempatan dana pemerintah daerah (Pemda) di BPD meningkat tiap tahun. Dana pemda ini terdiri dari dana transfer daerah dan dana desa. 

Kementerian Keuangan mencatat, posisi dana pemda yang mengendap mencapai Rp 226,6 triliun hingga akhir September 2017. Belum lagi, pada APBN 2018, dana transfer daerah dan dana desa yang masuk ke pemda direncanakan mencapai Rp 761,1 triliun di tahun 2018.

Kondisi ini membuat BPD kebanjiran likuiditas di tengah perlambatan kredit. Ini tercermin dari BPD yang memiliki rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) rendah.

Bank daerah mencatat rasio LDR sebesar 74,37% per September 2017, atau turun dari posisi 81,20% di September 2016. Rasio LDR turun karena nilai kredit sebesar Rp 368,51 triliun atau lebih rendah dari dana pihak ketiga (DPK) senilai Rp 495,48 triliun.

Untuk itu, bank daerah sudah menyiapkan strategi atas kelebihan likuiditas ini. Direktur Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Pujiono mengatakan, pihaknya akan fokus ke transaksi non tunai untuk meningkatkan tata kelola dana daerah. 

"Nantinya, pengelolaan dana pemda dan keuangan daerah akan dilakukan melalui sistem aplikasi," kata Pujiono kepada KONTAN, Kamis (23/11). Dengan ini, pengelolaan dan penyaluran keuangan daerah lebih transparan.

Bank Jateng mencatat DPK sebesar Rp 52,93 triliun per Oktober 2017. Dana ini lebih tinggi dibandingkan realisasi penyaluran kredit senilai Rp 39,65 triliun di Oktober 2017. 

Direktur Keuangan PT Bank Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menuturkan, akan mengimplementasikan SP2D online untuk beberapa daerah dalam meningkatkan tata kelola pengelolaan dana pemda.

Selain itu, bank berkode saham BJTM ini telah menerapkan elektronifikasi seperti e-parking, e-tax dan cash management system. Diharapkan dengan ini penggunaan dana kas daerah bisa sesuai tata kelola yang baik.

Bank Jatim telah menghimpun DPK sebesar Rp 46,77 triliun per Oktober 2017. Adapun, nilai likuiditas ini lebih tinggi dari penyaluran kredit senilai Rp 30,18 triliun di Oktober 2017.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini