JAKARTA. Bank Pembangunan Daerah (BPD) menanggapi positif kebijakan Bank Indonesia (BI) yang mewajibkan bank mengumumkan suku bunga dasar kredit (SBDK) alias prime lending rate. Direktur Utama BPD Jawa Tengah Hariyono mengatakan, tujuan publikasi positif agar bank lebih transparan.

Namun, soal besaran bunga kredit ke nasabah, menurut Hariyono, masing-masing BPD akan menerapkan kebijakan masing-masing. Apalagi menjelang akhir tahun, biasanya BPD akan menjaga likuiditas.

Maklum, likuditas penting bagi BPD agar kualitas aset bisa terjaga. "Bagi bank-bank kecil dan BPD kualitas aset sangat penting terutama menyangkut pertanggungjawaban dengan pemegang saham," katanya, Rabu (22/9).

Untuk memenuhi likuiditas, BPD sedang terus berusaha memasok dari luar pemerintah daerah (Pemda). Saat ini, sekitar 60%-70% likuiditas masih berasal dari Pemda. Selain likuditas, BPD juga harus menaikkan giro wajib minimum (GWM) menjadi 8%. "LDR BPD Jateng masih di 78% sedang posisi likuiditas dari luar BPD sudah sekitar 60%," tegas dia.

Direktur Utama BPD Papua Eddy R. Sinulingga juga mengaku siap mengumumkan SBDK. "Kami cukup bersaing di pasar," katanya. Hanya, lanjut Eddy, banyak bank tidak terlalu memperhitungkan SBDK. "Karena pricing sangat ditentukan oleh pasar," tegas Eddy.

Terkait aturan itu, Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah Winny E. Hasan menegaskan BPD akan memenuhi persyaratan LDR dari BI. "Kami akan berkoordinasi dengan Pemda," tuturnya.

Caranya, BPD akan menggenjot kredit dan mengurangi porsi dana masyarakat, terutama deposito. Tahun ini BPD menargetkan kredit tumbuh 20% dari Rp 220 triliun menjadi Rp 264 triliun. Sedang dana pihak ketiga diperkirakan tumbuh lebih dari 20% dari Rp 297 triliun menjadi sekitar Rp 356 triliun.

Tahun ini, lanjut Winny, BPD juga mulai fokus penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) setelah sebelumnya fokus ke kredit multi guna (KMG). Kemungkinan BPD akan memberikan bunga kredit produktif lebih kecil ketimbang KMG.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Test Test