JAKARTA. Untuk mendukung kenaikan program mandatori biodiesel dari B15 menjadi B20, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit menargetkan dana pungutan Crude Palm Oil (CPO) mencapai Rp 9,6 triliun pada tahun depan.

Sayang, Direktur Utama BPDP Sawit Bayu Krisnamurthi belum bisa menjelaskan lebih rinci tujuan penggunaan dana tersebut, termasuk apakah akan ada alokasi untuk kebakaran hutan.

"Kami masih punya banyak ruang untuk penyesuaian. Hal itu akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali," ujarnya dalam acara 11th Indonesian Palm Oil Conference and 2016 Price Outlook (IPOC) di Nusa Dua Bali, Kamis (26/11).

Menurut Bayu, ada beberapa faktor yang bisa membuat dana pungutan CPO tidak sesuai target. Selain El Nino yang membuat produktivitas turun sehingga ekspor pun ikut turun, ada kecenderungan perusahaan kelapa sawit beralih ke produk turunan CPO yang tarif pungutannya lebih rendah.

Meski mengakui hal itu bisa mempengaruhi pengumpulan dana pungutan CPO, namun Bayu bilang, hilirisasi produk turunan CPO sejalan dengan strategi pemerintah.

Bayu melanjutkan, sampai dengan 25 November 2015, BPDP Sawit telah merealisasikan penyerapan biofuel sebanyak 223.000 kiloliter (KL). Subsidi dari dana pungutan CPO untuk membeli biofuel tersebut senilai Rp 507 miliar.

Dari total subsidi tersebut, yang sudah ditagih baru Rp 285 miliar. Sisanya masih dalam proses adminidtrasi.

Di sisi lain, rencana penggunaan dana pungutan CPO untuk penanaman kembali lahan kelapa sawit masih jalan di tempat. Padahal BPDP Sawit sudah merencanakan penanaman kembali di atas lahan seluas 2.500 hektare (ha).

"Proses penanaman kembali tidak semudah itu," aku Bayu. Dia menghitung, supaya efektif, penanaman kembali harus dilakukan di atas lahan minimal seluas 400 ha-600 ha dari 150 petani. Namun tidak mudah mengumpulkan petani sebanyak itu. Apalagi dana pungutan CPO Fund juga tidak bisa membiayai penanaman lahan yang belum dibuka.

Bayu menambahkan, dana pungutan CPO sebenarnya hanya bisa menutup 50% biaya penanaman lahan. Sisanya masih harus dicari dari pinjaman bank.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengaku siap memenuhi kebutuhan B20 tahun depan. Dia bilang, kapasitas produksi produsen biofuel saat ini 6,8 juta KL dan akan bertambah menjadi 8 juta KL tahun depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Havid Vebri