JAKARTA. Bayu Krisnamurthi Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyatakan siap mendukung langkah pemerintah untuk menerapkan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk perkebunan sawit rakyat.

Menurutnya, jika ingin melakukan sertifikasi terhadap seluruh lahan sawit rakyat, maka pemerintah harus menyediakan dana operasional. "Karena, treatment-nya para penyuluh mendatangi satu-persatu lokasi," tuturnya, Senin (3/10).

Hanya saja, Bayu mengakui, sampai sekarang belum ada laporan yang masuk terkait permintaan dana untuk subsidi petani rakyat kelapa sawit.

Sebagai gambaran, sejak Januari sampai Agustus 2016, BPDB telah mengumpulkan dana sawit sebesar Rp 7,19 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai macam aktivitas seperti replanting lahan sawit, subsidi B 20 dan lainnya.

Sekedar mengingatkan, pemerintah akan menerapkan sistem sertifikasi ISPO untuk mempertahankan keberadaan dan manfaat kepala sawit dalam jangka panjang.

Sayang, sampai saat ini, pemerintah baru akan membahas kriterianya dan membentuk lembaga akreditasi tersebut. Belum diketahui kapan pembahasan persiapan sistem sertifikasi ISPO tersebut akan selesai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bialng, standar dan ukuran yang digunakan harus jelas sehingga masyarakat yang memiliki lahan kelapa sawit kecil bisa mendapatkan sertifikat. Maklum, hingga saat ini, baru kalangan perkebunan besar saja yang mengantongi ISPO.

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Koordinator Perekonomian, sampai Juli 2016, telah diterbitkan 184 sertifikat ISPO. Jumlah tersebut masih sekitar 11% dari total area kepala sawit di Indonesia. Penerima sertifikat ISPO ini setara dengan luas lahan sekitar 1,3 juta hektare dan produksi 6,4 juta ton CPO per tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini