KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menegaskan program biodiesel berbasis kelapa sawit telah menjadi pilar penting ketahanan energi nasional sekaligus penopang perekonomian. Melalui skema insentif dan pendanaan berkelanjutan, biodiesel dinilai mampu menekan impor energi, menghemat devisa, dan menurunkan emisi karbon. Perwakilan Badan Pengelola Dana Perkebunan, Ahmad Zuhdi, mengatakan BPDP tidak hanya menopang insentif biodiesel, tetapi juga pendidikan, riset, dan peremajaan kebun rakyat.
"Dana dari pungutan ekspor sawit kami kelola kembali untuk mendukung keberlanjutan industri," ujarnya dalam Workshop Jurnalis Program Biodiesel Sawit 2026 di Depok, 5–6 Februari 2026 seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).
Baca Juga: Sektor EBT Jadi Primadona, Kolaborasi Jadi Kunci Swasembada Energi Nasional Hingga akhir 2025, BPDP menanggung selisih harga solar dan biodiesel untuk sektor PSO sebesar 6,9 juta kiloliter dengan nilai sekitar Rp35,5 triliun. Pada tahun yang sama, BPDP juga menyalurkan sekitar 4.000 beasiswa, membiayai riset produktivitas sawit, serta mendukung peremajaan dan sarana prasarana perkebunan. Dari sisi kebijakan energi, Anggota Dewan Energi Nasional Fadhil Hasan menegaskan biodiesel kini menjadi instrumen strategis lintas sektor. Pemerintah telah menerbitkan Kebijakan Energi Nasional terbaru melalui PP No. 40 Tahun 2025 untuk menjawab penurunan produksi minyak, kenaikan impor, dan lonjakan kebutuhan energi. "Biodiesel berperan strategis dalam swasembada energi," tegasnya. Sepanjang 2025, realisasi biodiesel mencapai 14,2 juta kiloliter dan menekan impor solar sekitar 3,3 juta kiloliter. Kontribusi ini dinilai berdampak langsung pada penguatan indeks ketahanan energi nasional, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Masyarakat Sipil Dorong Keterwakilan Perempuan di Dewan Energi Nasional Dari aspek teknis, Subkoordinator Pengawasan Usaha Bioenergi Direktorat Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Herbert Wibert Victor, menjelaskan biodiesel disalurkan melalui skema pencampuran wajib (blending) di terminal sebelum ke SPBU dan industri. Untuk 2026, kapasitas terpasang industri mencapai 22 juta kiloliter dengan alokasi penyaluran sekitar 16,5 juta kiloliter. Realisasi 2025 hampir 15 juta kiloliter atau 96 persen dari target. Dukungan kebijakan ini diperkuat oleh temuan riset. Pemimpin Redaksi Majalah Sawit Indonesia Qayuum Amri menyebut riset biodiesel sawit telah dimulai sejak 1990-an dan diperkuat mandat pemerintah sejak 2009. "Konsumsi biodiesel naik dari sekitar 1 juta kiloliter pada 2009 menjadi sekitar 15 juta kiloliter sekarang," katanya. Sepanjang 2015–2025, program ini menghemat devisa hingga Rp720 triliun dan menurunkan emisi sekitar 228 juta ton CO₂. Untuk meningkatkan literasi publik, peserta workshop melakukan kunjungan lapangan ke SBRC **IPB University** guna melihat langsung pengembangan riset biofuel.
Baca Juga: Air Jadi Tulang Punggung Transisi Energi Nasional Di tingkat industri, Sekretaris Jenderal APROBI Ernest Gunawan menyebut Indonesia kini menjadi salah satu pelaksana program biodiesel terbesar di dunia dan kerap dijadikan rujukan. “Skala kita paling besar,” ujarnya. Program B40 pada 2025 melibatkan sekitar 1,9 juta tenaga kerja dan menghemat devisa sekitar Rp140 triliun. Aprobi menyatakan industri siap menuju B50, namun implementasinya perlu disiapkan hati-hati agar pasokan bahan baku dan kebutuhan pangan tetap terjaga. “B40 saat ini sudah ideal dan berkelanjutan,” pungkas Ernest. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
