KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

Peraturan ini mengatur kewajiban penyediaan minyak goreng curah untuk kebutuhan pasar dalam negeri khusus untuk masyarakat dan pelaku usaha mikro dan kecil. 

Menanggapi itu, Achmad Maulizal Sutawijaya Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS menjelaskan terkait pembiayaan atau subsidi itu, BPDPKS akan memberikan penggantian selisih harga Minyak Goreng Curah sebesar Rp 14.000 sesuai HET yang ditetapkan oleh Kemendag.

Baca Juga: Kemendag: Kebutuhan Minyak Goreng Curah Nasional Mencapai 200 Juta Liter per Bulan

“BPDPKS akan memberikan penggantian selisih harga minyak goreng curah sebesar Rp 14.000 sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Dengan demikian perkiraan kebutuhan dananya 7,28 triliun,” ujar Achmad saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (22/3). 

Adapun dalam peraturan mengenai Harga Acuan Keekonomian Migor Curah serta peraturan terkait mekanisme penyaluran dan pembayaran telah ditetapkan Menperin dengan Permenperin No. 8/2022, BPDPKS pun memperkirakan perhitungan sementara subsidi yang akan dikeluarkan. 

Baca Juga: Kementan Jamin Stok 12 Komoditi Pangan Aman Jelang Ramadan dan Lebaran

Berikut hitungannya, Achmad menjelaskan perhitungan sementara kebutuhan minyak goreng curah selama 6 bulan sekitar 1,2 juta liter, rinciannya dengan harga Keekonomian Rp 20.398 per liter, Harga Eceran Tertinggi Rp 14.000 per liter kemudian Selisih HAK-HET Rp 6.398 per liter. 

Dengan demikian perkiraan kebutuhan dana untuk subsidi ini mencapai Rp 7,28 triliun. Di mana skema penyaluran dan pembayaran ini nantinya akan mengikuti skema minyak goreng kemasan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .