JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyusun serangkaian aturan baru untuk pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi 2010. Salah satu poinnya adalah mempersempit wilayah distribusi. Sementara, distribusi di daerah yang sering terjadi kelangkaan akan diupayakan tidak hanya dipegang satu distributor saja. Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio bilang, instansinya sedang mematangkan pelaksanaan tender distribusi BBM bersubsidi 2010 yang rencananya akan dibuka Maret 2009. Sehingga pemenang tender bisa diputuskan pada September 2009. "Wilayah distribusi bisa per Provinsi saja, sekarang kan empat wilayah sehingga terlalu luas. Opsinya bisa per provinsi, per pulau atau berdampingan. Bisa saja ada dua pemain di satu wilayah yang besar dan sering terjadi kelangkaan, tetapi menjual dengan harga yang sama," ujar Jugi, usai rapat kerja dengan Komisi 7 DPR, Rabu (21/1). Upaya melibatkan dua atau lebih pemain dalam satu wilayah distribusi menurut Jugi untuk membuka peluang bagi perusahaan lain untuk mendistribusikan BBM bersubsidi 2010. Pasalnya selama ini, tender distribusi bahan bakar minyak bersubsidi selalu dimenangkan oleh PT Pertamina (Persero) secara tunggal. Jugi menyarankan perusahaan ritel BBM bisa saja memanfaatkan fasilitas distribusi keperluan industri yang dimilikinya, untuk keperluan penyaluran BBM bersubsidi. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
BPH Migas Akan Persempit Wilayah Dagang BBM Bersubsidi
JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyusun serangkaian aturan baru untuk pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi 2010. Salah satu poinnya adalah mempersempit wilayah distribusi. Sementara, distribusi di daerah yang sering terjadi kelangkaan akan diupayakan tidak hanya dipegang satu distributor saja. Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio bilang, instansinya sedang mematangkan pelaksanaan tender distribusi BBM bersubsidi 2010 yang rencananya akan dibuka Maret 2009. Sehingga pemenang tender bisa diputuskan pada September 2009. "Wilayah distribusi bisa per Provinsi saja, sekarang kan empat wilayah sehingga terlalu luas. Opsinya bisa per provinsi, per pulau atau berdampingan. Bisa saja ada dua pemain di satu wilayah yang besar dan sering terjadi kelangkaan, tetapi menjual dengan harga yang sama," ujar Jugi, usai rapat kerja dengan Komisi 7 DPR, Rabu (21/1). Upaya melibatkan dua atau lebih pemain dalam satu wilayah distribusi menurut Jugi untuk membuka peluang bagi perusahaan lain untuk mendistribusikan BBM bersubsidi 2010. Pasalnya selama ini, tender distribusi bahan bakar minyak bersubsidi selalu dimenangkan oleh PT Pertamina (Persero) secara tunggal. Jugi menyarankan perusahaan ritel BBM bisa saja memanfaatkan fasilitas distribusi keperluan industri yang dimilikinya, untuk keperluan penyaluran BBM bersubsidi. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
