KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berharap proses pendaftaran pengguna Pertalite berjalan dengan lancar.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengungkapkan, di saat bersamaan rencana revisi Perpres 191/2014 yang bakal mengatur tata kelola distribusi Pertalite dan Solar Subsidi masih terus berjalan.

"Masih kami tunggu perkembangannya (Revisi Perpres). Untuk pendaftaran (pengguna) masih berlangsung, semoga lancar ya," kata Saleh kepada kontan, Senin (4/7).

Meriahkan Hari Pelanggan Nasional, Maybank Indonesia Perkuat Hubungan dengan Nasabah

Baca Juga: Hampir 80% BBM Subsidi Dinikmati Orang Kaya, Ada Potensi Over Kuota

Saleh pun masih belum bisa merinci lebih jauh seputar poin-poin yang masuk dalam usulan revisi beleid ini. Yang terang, kajian sebelumnya telah dilakukan pada kendaraan roda dua dan empat bergantung pada jenis cc kendaraan.

Kontan mencatat, kajian yang dilakukan menyasar kendaraan roda empat dengan besaran cc di atas 2.000 cc. Adapun, untuk kendaraan roda dua menyasar yang di atas 250 cc. Sebelumnya, PT Pertamina mencatat konsumsi BBM subsidi didominasi oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak.

Baca Juga: Data Pertamina, 60% Masyarakat yang Mengonsumsi BBM Subsidi Termasuk Kalangan Kaya

"60% masyarakat mampu atau yang masuk dalam golongan kaya ini mengonsumsi hampir 80% dari total konsumsi BBM bersubsidi. Sedangkan 40% masyarakat rentan dan miskin hanya mengonsumsi 20% dari total subsidi energi tersebut," kata Irto Ginting, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga saat Press Conference di Graha Pertamina Jakarta, Kamis (30/6).

Menurutnya, penggunaan subsidi tidak tepat sasaran ini mendorong Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial and Trading Pertamina mengupayakan mekanisme yang dapat memastikan subsidi tetap sasaran.

Menurut Irto, subsidi yang tepat sasaran ini penting, mengingat Pemerintah telah mengalokasikan dana hingga Rp 520 triliun untuk subsidi energi pada tahun 2022.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News