JAKARTA. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas bumi (BPH Migas) membutuhkan dana Rp 77,93 triliun untuk membangun infrastruktur gas dalam periode lima tahun ke depan.

Anggota Komite BPH Migas, A. Qoyum Tjandranegara, mengatakan, pembangunan infrastruktur gas itu terdiri dari unit penampungan dan regasifikasi terapung, kilang liquefied natural gas (LNG), fasilitas pengisian compressed natural gas (CNG) dan pembangunan pipa gas baru.

Jika pasokan gas tersedia, kata Qoyum, pembangunan infrastruktur gas bisa sesegera mungkin mereka realisasikan. “Namun pasokan gas itu tergantung dari BP Migas,” kata Qoyum di Jakarta, (18/1).

Berdasarkan rencana kerja, BPH Migas, pembangunan infrastruktur gas tersebut akan dilakukan mulai tahun ini sampai 2017. Sampai tahun 2014, BPH Migas sudah memiliki rencana pembangunan tiga ruas pipa baru, yaitu: pipa Natuna - Jawa Barat, pipa Kalimantan Timur-Jawa Timur dan pipa Cirebon-Semarang.

Masing-masing nilai proyek pembangunan pipa itu adalah, Rp 26,39 triliun, Rp 18,3 triliun, dan Rp 2,52 triliun. Pembangunan ketiga pipa tersebut direncanakan mulai tahun ini dan rampung 2014.

Deputi Pengendali Operasi BP Migas, Rudi Rubiandini mengatakan, BP Migas siap memberi alokasi gas untuk domestik. Namun, hingga saat ini infrastruktur gas domestik itu masih minim sehingga menyulitkan pihaknya.

Selain infrastruktur, Rudi bilang, hal lain yang harus dibenahi adalah masalah harga. Ia mengaku harga gas dalam negeri terlalu rendah dan tidak ekonomis bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri