KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawas Hilir Migas (BPH Migas) menargetkan ada kebijakan terkait satu sub penyalur di setiap desa. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa dalam audiensi dengan Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang di Gedung Nusantara 3 Lantai 8 Jakarta 26 Februari 2018.

Fanshurullah menyebut penyediaan sub penyalur BBM di setiap daerah, terutama daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) sangat penting. Pasalnya kebijakan sub penyalur ini adalah salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan BBM di daerah terpencil yang selama ini belum tersorot oleh Pemerintah. 

Padahal kebijakan pembangunan sub penyalur akan membuat Program BBM Satu Harga dapat tercapai dengan maksimal.

Fanshurullah menjelaskan konsep sub penyalur ini layaknya seperti pengecer biasa, akan tetapi proses pembuatannya didasarkan pada peraturan yang berlaku dan harus memenuhi spesifikasi teknis tertentu. 

Sehingga keberadaan pengecer ini dapat diawasi dan dikontrol demi memberikan kepastian penyediaan dan pendistribusian BBM di daerah terpencil. "Sub penyalur yang sudah diresmikan ada di Selayar dan di tiga lokasi pada tiga distrik di Kabupaten Asmat, selanjutnya sub penyalur yang sudah siap untuk diresmikan terdapat di Gorontalo, dan yang mengajukan kepada BPH Migas ada 170 lokasi di 20 kabupaten," kata Fanshurullah dalam siaran pers Senin (26/2).

Menurutnya, Indonesia memiliki 22.000 desa, artinya jika setiap desa terdapat sub penyalur maka ini akan sangat luar biasa. "Kemudian jika di luar daerah 3T terdapat sekitar 85.000 desa," imbuh Fanshurullah.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang menyambut baik ide mengenai sub penyalur ini. Untuk merealisaskan ini, BPH Migas bersama dengan DPD akan menggandeng beberapa stakeholder terkait.

"Jadi ya harus kita laksanakan. DPD sudah kerjasama dengan PWI dengan desa kementerian pedesaan dengan migas. Karena faktor penunjang bagi masyarakat daerah itu adalah beras gula migas BBM nah ini perlu kita prioritaskan yang mana dulu yang BBM dulu. Nanti kalau BBM sudah baru beras, baru gula pelan-pelan kita kejar ini," jelas Oesman

Sementara itu Komite BPH Migas, Henry Ahmad mengatakan dalam menyediakan satu desa satu sub penyalur, peran Pemda akan sangat vital karena harus memberikan izin lokasi yang strategis. Peran BPH Migas nantinya akan mengatur mengenai model dan standar untuk membuka dan menjadi sub penyalur.

"Untuk jadi sub penyalur kan butuh Rp50-100 juta. Jadi itu tinggal jalan bersih. Tapi lahan dari dia kan lahanya kecil kok. Nanti kita berikan satu model standar tentang lahan tentang alatnya nanti kita koordinasi dengan Pemda. Jadi Pemda yang memberikan izin lokasi bukannya uangnya dari Pemda," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi