KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengatakan hingga saat ini sudah terdapat 26 target titik penyalur penerapan BBM satu harga yang beroperasi dari 54 target titik, 18 target titik lainnya masih dalam on progress. Menurut Roadmap, pada tahun 2018 ditargetkan 50 target titik dan 2019 ditargetkan 48 target titik.

Anggota Komite Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Muhammad Ibnu Fajar mengatakan bahwa optimistis dengan sisa target yang ada akan rampung hingga akhir tahun selain itu iya juga menambahkan jika SPBU yang dibangun untuk penerapan satu harga cukup sederhana, tidak sebesar SPBU biasanya.

"Saya lihat untuk yang 10 itu, Pertamina bilang masih bisa tersampai. Pembangunan SPBU di sana sangat sederhana," ungkapnya.

Ibnu menjelaskan jika penetapan BBM satu harga ini diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi pada lokasi yang sudah ditetapkan, sehingga ketika tumbuh makan infrastruktur akan terbangun dengan sendirinya.

Selain Pertamina dan AKR Corporindo, beredar kabar jika SPBU Vivo juga tertarik untuk menggarap BBM satu harga, Ibnu menilai bahwa sangat dimungkinkan jika SPBU Vivo ikut dalam penerapan ini, sebab semakin banyak pemain nantinya akan semakin bagus.

"Sangat dimungkinkan, jadi prinsipnya BBM satu harga ini kita membuka badan-badan usaha untuk ikut berpartisipasi. Menurut saya semakin banyak pemainnya justru semakin bagus," jelasnya.

Namun belum diketahui kapan SPBU Vivo akan bergabung, ia mengatakan bahwa BPH akan mendorong secepatnya selain SPBU Vivo, peluang ini masih terbuka untuk yang lain.

Disisi lain, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas kementerian ESDM, Harya Adityawarman mengatakan jika pekan depan baru akan diadakan rapat dan evaluasi untuk SPBU Vivo.

"Senin baru diadakan rapat dan dievaluasi apakah memang badan usaha itu layak atau tidak," terangnya.

Dalam konferensi pers, Kementerian ESDM juga menegaskan bahwa penerapan ini bukan soal untung atau rugi. Hal ini diutarakan karena beberapa waktu lalu Pertamina mengeluhkan penerapan BBM satu harga yang dianggap cukup membebani.

"BBM satu harga diinisiasi oleh presiden kita. Program BBM satu harga bukan terkait masalah untung atau rugi, ini soal keadilan sosial bagi seluruh masyarakat," Kata Harya.

Disinggung mengenai masterplan pembangunan infrastruktur gas yang dianggap sebagai penyebab pengembangan infrastruktur gas tanah air melambat, Ibnu menjelaskan bahwa sudah dibentuk yang namanya Rencana Induk Jaringan Distribusi Gas Bumi Nasional yang telah berjalan kurang lebih dua tahun.

"Jadi kita mengacu kesitu selama belum ada perubahan," bebernya.

Sekadar tahu, menurut data year to date, hingga hari ini, Jum'at (3/11) konsumsi BBM mengalami penurunan hingga 5%.

BPH belum melakukan pengkajian mengenai penyebabnya, namun dugaan Ibnu, ini terkait pengalihan energi yang sudah mulai berjalan, yang dulunya orang menggunakan BBM sudah mulai beralih ke Gas dan ini terjadi di seluruh Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto